Papua60detik -  Di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap disusupi kabar bohong (hoaks) dan disinformasi, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nabire, Yermias Degei mengimbau masyarakat serta aparatur negara bersatu membangun ketahanan informasi demi menjaga stabilitas sosial dan keamanan daerah.

Menurut Yermias, kecepatan penyebaran informasi di era digital tidak dapat dibendung. Sayangnya, kabar bohong justru kadang menyebar lebih cepat daripada informasi yang valid.

“Masyarakat kita kini berada dalam situasi infodemi, yaitu kondisi banjir informasi yang membuat sulit membedakan mana fakta dan mana manipulasi,"  jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa hoaks dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, memicu kepanikan, bahkan menimbulkan konflik. Jenisnya pun beragam, mulai dari isu politik, agama, keamanan, pendidikan, kesehatan, hingga yang paling berbahaya: hoaks berbasis SARA.

“Hoaks semacam ini sangat sensitif di daerah seperti Nabire yang memiliki keragaman budaya," ujarnya.

Yermias menegaskan bahwa hoaks tidak bisa dipandang sebagai sekadar kabar tidak benar, melainkan alat manipulasi yang dapat memicu kerusuhan sosial. Ia menyinggung kasus-kasus di Papua, seperti hoaks penculikan anak yang pernah memicu kepanikan massal hingga berujung pada jatuhnya korban jiwa.

"Kalau kita tidak waspada, bukan tidak mungkin peristiwa serupa akan terulang. Kita harus belajar dari pengalaman,” tegasnya.

Yermias juga menyoroti bahwa, tantangan baru dari kecerdasan buatan (AI) yang mampu memproduksi hoaks dalam bentuk lebih canggih, seperti deepfake atau konten sintetis.

“Hoaks bukan lagi hanya tulisan atau gambar, tapi bisa berupa video, suara, bahkan seolah berasal dari tokoh publik padahal tidak. Di sinilah pentingnya literasi digital yang berkelanjutan,” katanya.

Ia menekankan bahwa ASN dan perangkat kampung harus menjadi garda terdepan dalam menyaring informasi dan memberi teladan di tengah masyarakat.

Untuk menanggulangi hoaks, Dinas Kominfo Nabire tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Pertama, menggelar kampanye literasi digital di sekolah, gereja, serta komunitas lokal sebagai upaya memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat sejak dini. Kedua, melaksanakan pelatihan bagi ASN dan perangkat kampung agar mampu menjadi agen informasi terpercaya sekaligus teladan dalam menyebarkan kabar yang valid.

Langkah ketiga adalah memperkuat kolaborasi dengan media lokal dan tokoh digital guna memastikan distribusi informasi faktual dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keempat, melakukan sosialisasi regulasi UU ITE, termasuk penjelasan mengenai sanksi hukum bagi pihak-pihak yang terbukti menyebarkan hoaks.

“Kami percaya, ketika masyarakat diberi akses informasi yang benar serta edukasi yang manusiawi dan partisipatif, maka hoaks tidak akan punya tempat di Nabire,” tegas Yermias.

Menutup pernyataannya, Yermias mengajak seluruh masyarakat Nabire menjaga ruang digital tetap sehat dan produktif.

“Mari kita jaga Nabire tetap damai. Jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi. Jadilah agen penyebar kebenaran, bukan penyebar ketakutan,” serunya. (Elias Douw)