Komisi III DPRK Mimika RDP Bahas Realisasi Anggaran dan Sinergi Lintas OPD

- Papua60Detik

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja, Rabu (4/6/2025). Foto: Faris/ Papua60detik
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja, Rabu (4/6/2025). Foto: Faris/ Papua60detik

Papua60detik - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja, Rabu (4/6/2025). Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika. 

Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menyampaikan apresiasinya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dan menunjukkan komitmen terhadap sinergi antara legislatif dan eksekutif.

“Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada OPD mitra Komisi III yang telah memenuhi undangan. Ini menunjukan adanya sinergisitas yang baik antara pihak legislatif dan eksekutif,” ujar Herman.

Dalam RDP tersebut, Komisi III fokus membahas realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut Herman, realisasi anggaran dinas tersebut telah mencapai 39 persen, sedangkan realisasi fisik mencapai 60 persen dari total pagu anggaran.

“Kami memberikan apresiasi atas capaian ini. Namun, kami menekankan bahwa setiap kegiatan harus memiliki output yang jelas. Jangan hanya berfokus pada kegiatan rutin yang tidak berdampak langsung terhadap proses pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Herman juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial,  Dinas Kesehatan dan lainnya. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral dalam pelaksanaan program-program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“OPD-OPD ini punya irisan. Kami berharap ada upaya kolaborasi yang lebih kuat agar tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, bisa tercapai secara optimal,” pungkasnya.

RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK Mimika dalam memastikan efektivitas program kerja OPD serta optimalisasi penggunaan anggaran daerah. (Faris)




Bagikan :