Papua60detik – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika melaksanakan pengawasan tahap II ke Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Rabu (3/9/2025). 

Pengawasan ini dipimpin Ketua Komisi IV Elinus Balinol Mom didampingi anggota Abrian Katagame, Elias Rante Ratu, Darwin Rombe, dan Amos Jamang.

 Elinus menegaskan, fungsi pengawasan dewan dilakukan untuk memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Banyak laporan yang kami terima, program yang dibangun tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kami ingin tahu serapan anggaran, berapa yang sudah kontrak, berapa yang paket pekerjaan langsung (PL). Kalau ada masalah, harus dicari solusinya bersama,” tegas Elinus.

Ia juga mengkritisi subsidi penerbangan yang dinilai tidak maksimal. Menurutnya, masyarakat masih mengeluh soal antrian panjang pembelian tiket, insiden pesawat, hingga keterbatasan rute yang justru lebih banyak melayani ke luar Mimika.

“Kami minta dinas segera mencari jalan keluar. Subsidi ini mestinya untuk masyarakat Mimika, bukan justru dikurangi pelayanannya. Bus hibah PON pun, dermaga dan fasilitas bandara juga perlu evaluasi,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Perhubungan, Alter Ambat, mengungkap anggaran yang dikelola pada 2025 mencapai Rp439 miliar, namun realisasi baru sekitar 20 persen. Ia menyebut sejumlah program telah berjalan, seperti subsidi penerbangan dan angkutan umum, serta pembangunan 13 dermaga apung senilai Rp15 miliar yang bersumber dari dana Otsus.

“Ada 13 dermaga apung yang sedang dibangun di berbagai titik, termasuk Kokonao, Rayara, Ipiri, Timika Pantai, Kekwa, Omawita, Fanamo, Ayuka, Iwaka, dan Pigapu. Karena waktu terbatas, pengerjaan dilakukan dengan penunjukan langsung (PL),” jelas Alter.

Kasi LLAU dan Penunjang Kespen, Dahlia menambahkan ada tujuh bandara udara yang mendapat subsidi. Kendala antrean tiket disebut terjadi akibat faktor cuaca. 

“Jika penerbangan batal karena cuaca, penumpang dialihkan ke hari berikutnya, sehingga terjadi penumpukan. Untuk insiden pesawat, maskapai sudah berkomitmen menyiapkan armada pengganti,” terangnya.

Sementara, Kabid Laut Eva P Hegemur melaporkan pembangunan pelabuhan rakyat sudah mencapai 47 persen, pengadaan kapal fiber 85 persen, dan ditargetkan selesai Oktober. Namun, proses sertifikasi tanah masih terhambat karena status lahan berada di kawasan hutan lindung. (Faris)