Papua60detik - Puluhan anak muda mengatasnamakan Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota Timika (FIM-WP KPK TIMIKA) aksi mimbar bebas di Bundaran Petrosea Timika, Senin (06/07/2026). 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mereka sebut sebagai "Desakan Darurat Militer dan Kemanusiaan" terkait situasi di Kabupaten Intan Jaya dan sejumlah wilayah di Papua Tengah.

FIM-WP KPK TIMIKA menilai konflik bersenjata yang terjadi antara TPNPB dan aparat TNI-Polri telah menimbulkan dampak kemanusiaan bagi masyarakat sipil. Menurut mahasiswa, Intan Jaya kini dalam status darurat militer dan kemanusiaan. 

Adapun tuntutan mereka ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua Tengah, dan Bupati Intan Jaya. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dalam merespon situasi kemanusiaan di Intan Jaya.

Mengabaikan situasi sekarang, menurut mahasiswa akan memperburuk kondisi masyarakat sipil dan berpotensi menambah korban jiwa.

FIM-WP KPK TIMIKA mendesak pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten, mengevaluasi penempatan militer non organik di Intan Jaya dan wilayah Papua lainnya. 

Dom, salah satu anggota FIM-WP KPK TIMIKA menilai pemerintah selama ini lebih mengedepankan pendekatan militer dalam menangani berbagai persoalan di Papua dibandingkan pendekatan persuasif. 

FIM-WP KPK TIMIKA mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim tanggap cepat darurat militer dan mengevaluasi kehadiran militer non organik di Kabupaten Intan Jaya.

Mahasiwa mengingatkan, jika pemerintah terus bersikap abai terhadap penderitaan rakyat, maka rakyat tak bisa disalahkan jika akhirnya memilih jalan perlawanan. (Martha)