Papua60detik - Soal penertiban pedagang di kompleks eks Pasar Swadaya atau Pasar Lama masih terus bergolak.

Puluhan mama-mama yang sehari-hari menggelar lapak di kompleks pasar itu mendatangi Kantor DPRD Mimika, Selasa (04/02/2020).

Tuntutan mereka sederhana, keadilan. Mereka meminta pemerintah tak tebang pilih. Penertiban pedagang sayur harus berlaku bagi semua.

"Kami akan tetap berjualan di pasar lama karena masih banyak pedagang yang berjualan. Selama semua pedagang tidak ditertibkan ke Pasar Sentral makan kami akan tetap berjualan," tegas Karina Magai.

Alasannya jelas, selama masih ada pedagang atau pasar-pasar kecil di Kota Timika, Pasar Sentral tetap sepi. Para pembeli akan memilih tempat belanja terdekat dibanding ke Pasar Sentral di Jalan Hasanuddin.

Cerita ini bukan isapan jempol. Mama-mama ini mengaku sudah pernah mengikuti instruksi pemerintah, berjualan di Pasar Sentral. Hasilnya mengecewakan, sepi pembeli. Sementara biaya transportasi ke Pasar Sentral juga tak sedikit.

"Kalau pedagang sayur dibongkar, semua kios dan toko di sekitar pasar lama juga dibubarkan paksa kasih pindah ke Pasar Sentral," tuntut Meliana  Nawipa.

Penertiban pedagang di kompleks eks Pasar Swadaya sempat memanas pada Senin (03/02/2020) sore. Beberapa petugas Dinas Satpol PP dikabarkan terluka terkena lemparan batu.

Soal ini, mama-mama punya pembelaan. Menurut mereka, soal penertiban pedagang harus didiskusikan tanpa kekerasan dan pemaksaan.

"Saya marah satpol. Keluhan mama harus diterima secara baik. Kenapa bisa ribut karena Satpol PP tidak melakukan pendekatan. Soal pedagang mama-mama harus didiskusikan secara baik dan tanpa ada kekerasan. Menangani pedagang Mama Papua harus ada kebijakan khusus oleh Bupati Mimika," kata Mama Ema.

Aksi unjuk rasa ini diterima oleh beberapa anggota DPRD Mimika. Pimpinan Sementara DPRD Mimika, Iwan Anwar berjanji melanjutkan aspirasi dan keluhan mama-mama ini ke instansi terkait.

Menurutnya, soal ini harus segera dicarikan solusi tanpa kekerasan dan paksaan. Apalagi mama-mama pedagang ini sebagai pendukung kesejahteraan ekonomi dan masa depan keluarganya.

"Prinsipnya kami akan tindak lanjuti. Lain kali kalau mau demo harus izin biar dikawal oleh polisi supaya demonya aman," katanya. (Burhan)