Papua60detik - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng melantik Nicolass Kuahaty sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah menggantikan Marthen Paiding yang memasuki masa purna tugas atau pensiun.

Pengambilan sumpah janji dan penandatangan serah terima jabatan dilaksanakan di Pendopo Rumah Negara SP3, Rabu (22/07/2020) berdasarkan keputusan Surat Perintah Pelaksana Tugas No.821.2/04/BKPSDM.

Bupati Omaleng menyampaikan terima kasih atas kinerja Marthen Paiding yang selama dua tahun mendampinginya menjalankan roda pemerintahan.

"Jalan dengan baik luar biasa, tidak pernah ada masalah, pembangunan lancar. Kami juga sama-sama mendatangkan uang yang besar-besar untuk membangun daerah ini," kata Bupati.

Ia berharap, Nicolass Kuahaty yang baru dilantik dapat mendampinginya bisa bekerja seperti Plt Sekda sebelumnya.

Kepada Plt Sekda yang baru, Marthen Paiding berpesan, agar melaksanakan tugas dengan baik, mengemban amanah dan mendampingi Bupati dan pimpinan OPD menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Sehingga Kabupaten Mimika ke depan jauh lebih baik, jauh lebih maju dan akan menjadi harapan masyarakat bahwa Timika menjadi kota metropolitan," tutupnya dengan haru.

Tepat hari itu, di hari purna tugasnya, Marthen Paiding merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Ia telah bekerja di Tanah Papua selama 34 tahun. Dimulai 1986 sampai sekarang.

Di Pemprov Papua, ia pernah sebagai Kasubag di Biro Tata Pemerintahan Desa selama 11 tahun kemudian dipindahkan ke Dinas Pemuda Olahraga pada 1999.

Marthen Masuk di Mimika pada Okotober 2000 ditempatkan sebagai Sekretaris Badan Pengawasan Daerah yang beralih nomenklatur jadi Inspektorat. Ia di sana sampai 2009. Di tahun yang sama, ia diangkat menjadi inspektur

Pada 2016, ia dipercaya sebagai Asisten II Setda Mimika. Kemudian di 2018 diangkat sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Pemukiman dan sebagai Plt Sekda Mimika di tahun yang sama.

Dengan pengalaman panjang di dunia birokrasi, Marthen telah kenyang pengalaman. Suka duka, tugas ringan pun berat telah ia hadapi.

Ia mengisahkan, tugas terberatnya adalah ketika ia ditugaskan memimpin tim negosisasi dengan pemerintah pusat maupun PT Freeport Indonesia terkait pembagian kepemilikan saham perusahaan.

Dan usahanya tidak sia-sia, Papua  berhak atas 10 persen dari 51 persen kepemilikan saham PT Inalum. Tahapannya kini, katanya, sudah sampai pada penetapan wadah yaitu Papua Divestama Mandiri melalui Perda Provinsi Papua.

"Sehingga masyarakat di Papua dan Mimika dapat menikmati pengambilan saham itu sebagai suatu bentuk penghargaan kepada pemilik hak ulayat dan sebagai daerah penghasil," kata Marthen. (Yunita S)