Papua60detik - Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanana dasar Kabupaten Mimika tercatat masih ada yang kosong.

Dari enam pelayanan dasar yang terjadi dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dan sosial, hanya pendidikan dan kesehatan yang tercatat melaporkan SPM.

Capain SPM pendidikan 42,57 persen dan kesehatan 65,24 persen.

“Untuk pekerjaan umum dan penata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dan sosial SPM untuk tahun 2020 yang dilaporkan di tahun 2021 ini adalah nol persen,” kata Benyamin Sibarani, Perencanaan Ahli Muda selaku Sub Koordinator pada Subag Data dan Monev Kemendagri, Senin (14/6/2021).

Ia mengatakan dari hasil konfirmasi dengan dinas terkait, penyebab kekosongan SPM tiga pelayanan dasar ini karena mereka tidak tahu cara melaporkannya.

“Jadi bukan kosong tapi setelah kita verifikasi ternyata capaiannya itu juga luar biasa. Seperti perumahan rakyat tadi mereka bingung dalam melaporkan. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi ternyata dia sudah di atas 80 persen juga,” ungkapnya.

Namun khusus untuk sosial, jelas Benjamin, bukan karena mereka tidak tahu melaporkannya, tetapi terkendala pada anggaran. Sehingga di tahun 2020 lalu, memang tidak menganggarkan pendanaan di luar panti. Tahun ini baru kembali dianggarkan.

“Nah tadi mereka berjanji, di tahun 2021, pencapaian itu bisa dicapai diatas 70-80 persen,” tuturnya.

Dengan adanya sosialisasi SPM yang dilakukan dari Kementerian Dalam Negeri ini, para OPD terkait bisa melaporkan SPMnya dengan baik. Dan sesuai dengan kenyataan.

Menurutnya, SPM pendidikan dan kesehatan Mimika untuk tahun 2021 yang akan dilaporkan di tahun 2022 nanti bisa lebih meningkat jika pelaporannya dilakukan dengan benar. (Anti Patabang)