Massa Solidaritas Nusantara Penegak Keadilan Soroti Kegaduhan di Mimika
Jumat, 24 Juli 2020 - 05:36 WIT - Papua60Detik
Papua60detik – Massa yang menamakan diri Solidaritas Nusantara Penegak Keadilan melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Mimika, Kamis (23/07/2020).
Mereka menyoroti situasi Kabupaten Mimika pasca rotasi pejabat Jumat (17/07/2020). Situasi sekarang mereka sebut sebagai kegaduhan.
Pantauan lapangan, puluhan massa Solidaritas Nusantara Penegak Keadilan berkumpul di Graha Eme Neme Yauware. Dalam kawalan ketat dari aparat kepolisian mereka jalan kaki menuju kantor DPRD Mimika. Sembari berjalan mereka berorasi
Setibanya, tak satupun anggota legislatif yang menyambut dan mendengar aspirasi mereka. 35 anggota DPRD Mimika rupanya sedang reses. Surat pernyataan sikap mereka serahkan kepada Sekwan DPRD Mimika Ananias Faot.
Beberapa pernyataan sikap mereka, di antaranya meminta klarifikasi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng atas pernyataannya saat memimpin apel di Pusat Pemeritahan SP3 pada Senin (20/7/2020) lalu. Mereka menilai salah satu bagian dari isi peryataan itu mendiskriminasi dan bernada rasis terhadap salah satu suku.
“Kalau ada kegaduhan, janganlah melibatkan atas nama rasisme karena kita semua ini saudara. Mari bicara dari hati,” kata Yosep Temorubun selaku Koordinator Massa Unjuk Rasa.
Yosep mengatakan, selaku perwakilan rakyat, DPRD Mimika harus melaksanakan fungsi pengawasan sebagai mitra pemerintah daerah untuk segera memanggil Bupati Mimika dan Wakil Bupati guna menyelesaikan kegaduhan yang terjadi.
Mereka bahkan meminta Menteri Dalam Negeri turun tangan menyelesaikan kegaduhan di Kabupaten Mimika sekarang.
“Mendagri harus memanggil bupati melakukan komunikasi yang baik. Panggil keduanya untuk mengakhiri ini agar pemerintahan berjalan damai, aman damai, lancar. Jangan ada pihak tertentu yang sengaja menciptakan miskomunikasi bupati dan wabup. Mereka jadi korban karena orang tertentu dibelakang. Mereka berdua adalah bapak kita yang harus akur,” kata Yoseph.
Tuntutan mereka yang lain terkait peran dan kewenangan Bupati dan Wakil Bupati dalam rotasi jabatan ASN. Kelompok ini juga menyoroti proses seleksi Sekda Mimika. (Salmawati Bakri)
