Mubes Suku Pesisir & Kepulauan Nabire, Pemkab: Jaga Sisa Tanah Adat
Rombongan Kontingen dari Suku Yaur pada Mubes masyarakat adat enam suku pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire resmi dibuka di Pantai Manase, Kamis (30/7/2026). Foto: Elia Douw/ Papua60detik
Rombongan Kontingen dari Suku Yaur pada Mubes masyarakat adat enam suku pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire resmi dibuka di Pantai Manase, Kamis (30/7/2026). Foto: Elia Douw/ Papua60detik

Papua60detik - Musyawarah Besar (Mubes) masyarakat adat enam suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire resmi dibuka di Pantai Manase, Kamis (30/7/2026) hingga 1 Agustus 2026.

Mubes tersebut mempertemukan enam suku pesisir dan kepulauan, yakni Suku Wate, Yerisiam, Yaur (Hugure), Umari, Goa (Napan), dan Mora. Forum ini menjadi wadah memperkuat persatuan masyarakat adat sekaligus menyusun arah organisasi dan program kerja ke depan.  

"Musyawarah Besar bukan sekadar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, Forum ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, serta menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur," kata Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Beny Ayorbaba.

la mengapresiasi penampilan budaya dari enam suku pesisir yang menurutnya memperlihatkan kekayaan tradisi masyarakat adat Nabire. Menurutnya, budaya lokal harus terus ditampilkan agar semakin dikenal oleh masyarakat luas. 

Pemerintah Kabupaten Nabire, lanjut Beny, berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Pembangunan harus berjalan selaras dengan pelestarian adat, budaya, kearifan lokal, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. 

la berharap Mubes itu menghasilkan keputusan yang bijaksana, demokratis, dan mampu memperkuat persatuan enam suku pesisir. Perbedaan pandangan diharapkan menjadi kekuatan untuk melahirkan solusi terbaik, bukan memicu perpecahan. 

Dalam kesempatan itu, Beny mengajak seluruh masyarakat adat menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga adat. 

“Peran masyarakat adat sangat penting dalam menjaga persatuan, melestarikan budaya, menyelesaikan persoalan sosial secara arif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. 

Secara pribadi, Beny turut menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada enam suku pesisir sebagai pemilik hak ulayat yang telah menerima dan memberikan ruang hidup bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk tinggal dan membangun kehidupan di Nabire. 

“Kami datang dari berbagai daerah tanpa membawa tanah. Tanah yang kami pijak hari ini adalah tanah milik bapak dan ibu pemilik hak ulayat. Atas nama masyarakat yang hidup di Nabire, kami menyampaikan terima kasih atas ketulusan enam suku pesisir menerima kami sebagai bagian dari keluarga besar di daerah ini,” ucapnya.  

la mengingatkan seluruh masyarakat, agar menghormati tanah adat dan menjaga alam. Menurutnya, tanah ulayat merupakan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. 

Beny menyoroti semakin terbatasnya lahan di Nabire akibat tingginya alih kepemilikan tanah. Di sisi lain, pemekaran wilayah membuat kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan semakin meningkat. 

“Saya berharap tanah yang masih tersisa dapat dijaga bersama. Jangan sampai seluruh tanah habis berpindah tangan sehingga anak cucu kita tidak lagi memiliki warisan untuk masa depan,” pesannya. 

Sementara itu, mewakili 6 kepala Suku Pesisir, Kepala Suku Besar Wate, Otis Money, menyebut musyawarah tersebut sebagai tonggak kebangkitan masyarakat pesisir dan kepulauan Nabire. Menurutnya, setelah puluhan tahun Kabupaten Nabire berdiri, masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai ketertinggalan di berbagai sektor. 

“Hari ini kita pandang sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire menjadi kabupaten, tetapi orang pesisir masih tertinggal di berbagai bidang. Kebangkitan itu dimulai dari saling merendahkan diri dan menghancurkan tembok-tembok yang selama ini memisahkan kita,” ujar Otis. 

Otis mengajak seluruh masyarakat adat meninggalkan sekat antarsuku yang selama ini menjadi penghalang persatuan. la menegaskan bahwa perubahan hanya akan terwujud jika setiap suku saling menghargai dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 

“Mulai hari ini kita patahkan tembok-tembok itu agar ada perubahan bagi masyarakat pesisir dan kepulauan Nabire,” katanya. (Elia Douw)