Papua60detik  – Direktur Pelatihan Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Yonathan Demme Tangdilintin, resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mimika menggantikan Valentinus Sudarjanto Sumito. 

Penunjukan pejabat KPK ke kursi orang nomor satu di Mimika bukan tanpa alasan. Kabupaten ini memiliki APBD terbesar kedua di Indonesia, yang menjadikannya wilayah strategis tapi rentan terhadap praktik korupsi.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam memperkuat tata kelola keuangan dan mencegah korupsi di Mimika. Terlebih, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Mimika pada 2024 hanya mencapai 55 poin, jauh di bawah rata-rata nasional 76 poin dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

“Kalau kita melihat di tahun 2024 Kabupaten Mimika memiliki skor (MCP) 55 poin dari nilai capaian nasional sebesar 76 poin turun tiga poin dari tahu 2023 dimana kabupaten Mimika meraih 58 poin,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada serah terima Jabatan Pj Bupati, Selasa (14/1/2025).

Budi menyebut 8 fokus area yang menjadi perhatian KPK yaitu: Perencanaan dengan skor 84 poin. Kedua, sektor penganggaran meraih skor 43 poin. berikutnya pengadaan barang dan jasa 42 poin, pelayanan publik 57 poin, pengawasan aparat atau pengwasan internal atau APIP 42 poin, 

Kemudian manajemen 41 poin, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 45 poin dan juga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 85 poin.

Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa tiga sektor dengan nilai teredah di Mimika adalah manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa serta penganggaran. Rendahnya skor di tiga sektor ini menjadi catatan serius bagi Pj Bupati Yonathan Tangdilintin.

“Artinya itu menjadi catatan untuk basis perbaikan dalam konteks pencegahan korupsi sehingga pengelolaan anggaran itu lebih optimal dan memberikan dampak nyata dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mimika,” Kata Budi.

Penempatan pejabat KPK sebagai kepala daerah bukan kali pertama. Sebelumnya, KPK telah menugaskan pejabatnya di: Kabupaten Nagekeo (NTT), Kabupaten Ciamis (Jawa Barat), Kota Pontianak (Kalimantan Barat)

Kini, di kloter kedua, pejabat KPK kembali ditugaskan di tiga daerah, yaitu: Kabupaten Mimika (Papua Tengah), Kabupaten Bangka (Bangka Belitung), Kabupaten Kudus (Jawa Tengah). (Faris)