Papua60detik - Provinsi Papua tercatat sebagai salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan tinggi.

Dikutip dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Papua www.papua.bps.go.id persentase penduduk miskin di Papua periode Maret hingga September 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,16 persen poin, yaitu dari 26,64 persen pada Maret menjadi 26,80 persen pada September.

Untuk menekan ini, Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya menghadirkan terobosan baru yakni program Pengendalian Cepat menuju Papua Satu Harga (Pace Juara).

Program ini difokuskan untuk menstabilkan harga dan mengurangi disparitas harga di Provinsi Papua. Khususnya di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Ir Omah Laduani Ladamay mengatakan dalam program Pace Juara ada empat pilar utama yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distriubusi dan komunikasi efektif.

Ia mengatakan salah satu penyebab tingginya persentase kemiskinan di Papua adalah karena adanya kesenjangan harga yang cukup tajam.

Menurutnya Pace Juara adalah solusi Papua yang positif.

Contohnya telur,  di luar Papua hanya Rp2.000 per butir tapi di Papua seperti di Kota Ilaga dan beberapa kabupaten lainnya bisa sampai Rp10 ribu per butir.

“Yah kita tahu, kalau saya bicara lebih dalam lagi dalam konsep Otsus, yang mendapat dampak yang paling besar dengan kemahalan adalah kita punya saudara-saudara di wilayah-wilayah pegunungan bagaimana harga yang begitu merangkak naik,” ungkapnya saat ditemui usai rapat koordinasi Pemprov Papua, Pemkab Mimika, Bank Indonesia dan Stakholder dalam rangka sosialisasi program Pace Juara, Jumat (19/3/2021) di Hotel Grand Mozza.

Ia mengatakan salah satu cara mewujudkan keterjangkauan harga adalah menetapkan trayek tol laut T-19 rute Merauke – Kokas – Sorong – Korido – Depare agar dapat melalui Pelabuhan Pomako.

Juga dengan mengoptimalkan pengelolaan Gerai Maritim yang sudah ada di Pomako sebagai pusat grosir dalam rangka mengendalikan harga.

Pasalnya Kabupaten Mimika adalah kabupaten penyanggah untuk sembilan kabupaten seperti Asmat, Nduga, Yahukimo, Puncak, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Pegunungan Bintang.

Ia berharap hal ini bisa tercapai  agar visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera benar-benar terjadi.

“Kita mau buat hal-hal yang kompetitif. Ini tugas kita bersama. Oleh sebab itu mari kita bangun sinergi. Mendorong hal-hal yang positif. Kita harus tekan harga kebutuhan masyarakat. Kita harus jual harga yang dihasilkan masyarakat dengan harga yang bersaing,” pesannya. (Anti Patabang)