Papua60detik - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Selatan, Paskalis Imadawa tekankan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kooperatif memberikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua Selatan. 

"Saya mau tekankan kita harus kooperatif. Perlu diperlihatkan oleh pimpinan OPD dan staf yang dimintai keterangan lebih khusus bendahara. Kita harus masuk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Paskalis dalam rapat bersama para Kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan BPK RI di Kantor Gubernur Papua Selatan,Senin (14/4/2025).

Ia meminta OPD tertib tata kelola aset daerah. Kendaraan dinas misalnya tak boleh ikut pindah ketika pejabatnya digeser ke posisi lain.

"Jangan ketika stafnya pindah ke instansi lain, kendaraannya juga ikut pindah, itu penyakit itu tidak boleh terjadi," kata Paskalis. 

Mantan Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan itu juga meminta kepada BPK RI perwakilan Papua Selatan membantu lantaran Pemprov Papua Selatan baru mulai berjalan perlahan. 

“Saya harap kepada pak Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun bantu kami karena masih baru, kami siap untuk dikoreksi,"ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Selatan, Maddaremmeng dalam rapat berharap rekapan pertanggungjawaban dari masing-masing OPD agar disiapkan.

Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan,Cahyo mengatakan selama pemeriksaan, pihaknya bakal menyiapkan LO untuk membantu proses pemeriksaan.

Ia meminta kepada seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar kooperatif selama pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI di Papua Selatan, Amin Abad Bangun mengatakan Pemprov Papua Selatan memang baru, tetapi pemeriksaan BPK bukan hal baru.

Bangun mengapresiasi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, ada niat pengelolaan dana secara baik. (Jamal)