Papua60detik - Penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2025 di wilayah Papua Tengah diduga minim peserta Orang Asli Papua.

Hal ini jadi topik pembicaraan di media sosial, seperti Facebook. Warganet mempertanyakan peran Pemprov, MRP dan DPRP mengawal penerimaan siswa IPDN di Papua Tengah.

"Provinsi Papua Tengah hadir untuk siapa? Hadiah HUT ke3 tahun Provinsi Papua Tengah, 25 Juli 2025," tulis seorang warganet.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua IV DPRP Papua Tengah, John NR Gobai mengakui, penerimaan siswa IPDN jadi masalah rutin tiap tahun. Katanya, soal IPDN merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Ada batas kewenangan bukan Pemda dan DPRPT dan MRPT, jadi semua sudah diatur kewenangannya. Kalau bukan kewenangan, bisanya hanya koordinasi dan memberi saran dan pertimbangan, bukan memutuskan," kata John NR Gobai saat dikonfirmasi Papua60detik Jumat (25/7/2025) siang. 

Dulu saat sebagai anggota DPR Papua, ungkapnya, ia sempat mengusulkan Perdasi agar ada kampus IPDN di Jayapura. Pemerintah pusat tinggal menetapkan kuota masing-masing kabupaten/ kota.

"Perda itu saya yang tulis dan usul, sudah disetujui hanya dalam pelaksanaannya Pemda Papua cabut," katanya.

Karena bukan kewenangan Pemda, DPRP dan MRP, ia minta mereka yang protes hasil seleksi IPDN menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.

"Kalau tanya kami, ya kami pernah kerja sesuai kemampuan kami. Tidak perlu soroti MRPT dan  DPRPT ini baru beberapa bulan, regulasi dalam tahun ini dibahas dan ditetapkan. Belum saatnya mengukur kinerja DPRPT, nanti 5 tahun kemudian silahkan diukur," pungkasnya. (Elias)