Papua60detik - Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung selama tiga telah selesai, Jumat (04/06/2025). 

Pada kegiatan ini, DPMK mendatangkan dua narasumber dari Subdit Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dari Kemendagri.

Kurang lebih 1000 peserta perwakilan dari 3 wilayah, kota, pegunungan, pesisir hadir dalam sosialisasi ini. Kepala DPMK Mimika, Bram Kateyau berharap para peserta mampu mengaplikasikan teori-teori yang disampaikan narasumber. 

Materi di hari ketiga, peserta yang rata-rata anak muda sangat antusias menerima materi. Mereka aktif memberikan pertanyaan dan masukan di sesi tanya jawab. Umumnya, mereka mengeluhkan tidak jalannya karang taruna di kampung masing-masing. 

Menanggapi hal tersebut, Bram Kateyau mengatakan tidak jalannya karang taruna bisa jadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. 

Petrus menjelaskan bahwa karang taruna termasuk skala nasional, sebab ada undang-undang yang mengatur serta ada pengurus pusatnya. Beberapa tahun silam, karang taruna masih aktif di kampung-kampung, namun saat ini sudah tidak jalan. 

"Kalau di kabupaten ini ada, pengurusnya ada, cuma tidak jalan. Mungkin manajemennya perlu ditingkatkan ke yang baru," kata Bram. 

Ia mengatakan karang taruna penting karena memiliki dampak positif bagi anak-anak muda. Karang taruna menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk menyalurkan kreativitas dan membangun lingkungan yang positif sehingga terhindar dari tindakan-tindakan buruk. 

Dengan kegiatan ini, Bram berharap, karang taruna sudah harus dibentuk di setiap kampung. Pemerintah akan mendukung dengan mengadakan program pemberdayaan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas anak muda. 

"Karang taruna adalah wadah para pemuda. Mau tidak mau kita harus bantu, kita dorong dalam program-program pembinaan," pungkasnya. (Martha).