Papua60detik – Ketua Kelompok Khusus DPRK Mimika, Abrian Katagame, mendesak bahwa pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat pengawasan internal penggunaan anggaran.

Dalam penyampaian pandangan umum terhadap LKPJ dan PP-APBD Tahun Anggaran 2024, Dalam Sidang Paripurna, Kamis (3/7/2025), Poksus mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh kali yang diterima Pemkab Mimika. Namun, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan.

“Daerah-daerah seperti Alama, Hoya, Jila, hingga kampung pesisir seperti Aparuka dan Timika Pantai masih terisolir dan minim akses transportasi serta infrastruktur dasar,” tegas Abrian.

Poksus juga menyoroti masih banyaknya sekolah di pedalaman yang tidak memiliki tenaga guru atau fasilitas memadai. Bahkan beberapa wilayah tidak memiliki sekolah sama sekali.

Di bidang pendidikan tinggi, Poksus mendorong perubahan skema bantuan mahasiswa menjadi beasiswa yang tepat sasaran dan terukur.

Sorotan lainnya antara lain: Pengelolaan BUMD PT Mimika Abadi Sejahtera (MAS) yang dinilai tidak maksimal karena belum menjalankan aktivitas bisnis, padahal sudah berdiri sejak 2019.

Kedua, realisasi APBD 2024 mencapai 96,14 persen dari target Rp6,1 triliun, namun terdapat defisit sebesar Rp542 miliar.

Ketiga, penerimaan pembiayaan mencapai Rp1,2 triliun, menghasilkan SiLPA sebesar Rp661 miliar.

Poksus juga menyampaikan kritik terhadap minimnya keberpihakan terhadap pengusaha asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa. 

Mereka mendesak agar pelaku usaha Amungme dan Kamoro diberi prioritas sesuai amanat Perpres No. 17 Tahun 2019.

“Harapan OAP untuk menjadi tuan di tanahnya sendiri harus diwujudkan melalui pembukaan formasi CPNS khusus serta pemberdayaan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Poksus menilai pengelolaan pembangunan selama 2024 masih menghadapi tantangan berat, apalagi dengan tiga kali pergantian kepemimpinan daerah. Namun demikian, mereka tetap mengapresiasi upaya pemerintah menjalankan roda pemerintahan di tengah dinamika tersebut.

Ada 10 rekomendasi utama dari Poksus DPRK Mimika: Perbaikan tata kelola dan pengawasan anggaran, perencanaan berbasis kebutuhan dan efisiensi,  dana Otsus difokuskan untuk masyarakat Amungme dan Kamoro, program pro-rakyat dan inovatif untuk PAD. 

Monitoring kinerja OPD secara berkala Tertib jadwal kegiatan dan lelang proyek, prioritaskan OAP dalam pengadaan barang atau jasa, evaluasi dan revitalisasi BUMD dan Kuota CPNS khusus untuk Amungme dan Kamoro serta beasiswa berbasis target untuk mahasiswa Mimika. (Faris)