Papua60detik - Komisi III DPRK Mimika, Senin (28/4/2025) rapat perdana usai terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Ketua Komisi III, Herman Gafur, mengaku akan memprioritaskan pengawasan terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang menjadi atensi publik.

"Pasca terbentuknya AKD, kami langsung menyesuaikan langkah kerja dengan agenda resmi hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus). Agenda pertama adalah medical check-up, dan setelah itu kami fokus ke tugas inti komisi, yaitu pengawasan terhadap mitra-mitra strategis," ujar Herman usai rapat.

Dari total 24 mitra kerja, Komisi III memutuskan untuk memprioritaskan 8 OPD pada tahap pertama pengawasan, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Pemuda Olaraga Pariwisata dan Kebudayaan.

"Kenapa delapan OPD ini? Karena sektor-sektor ini menjadi perhatian utama masyarakat Mimika. Kami ingin memastikan bahwa pagu anggaran 2025 benar-benar terealisasi optimal. Jika ada kendala, kami wajib mengetahui penyebabnya," tegasnya.

Komisi III tidak ingin realisasi anggaran APBD terhambat, apalagi jika sudah memasuki termin kedua serapan anggaran. Untuk itu, pengawasan intensif akan dimulai pada 7 Mei 2025.

Selain tiga fungsi utama DPR, yaitu pengawasan, budgeting, dan legislasi, ada fungsi tambahan yang harus dijalankan AKD, yaitu kunjungan kerja (Kunker) sebagai tindak lanjut pengawasan.

"Setelah pengawasan, kami akan melakukan kunjungan kerja untuk membandingkan laporan OPD dengan kondisi nyata di lapangan. Jika ditemukan permasalahan, kita akan lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari akar masalah  apakah kelalaian OPD atau faktor lain," kata Herman. (Faris)