Papua60detik – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun 2026 akhirnya ditetapkan setelah seluruh delapan fraksi di DPRK Mimika menyatakan persetujuan dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III yang digelar di Ruang Sidang DPRK Mimika, Kamis (27/11/2025).

Nilai APBD yang disahkan mencapai Rp5.644.590.782.243. Delapan fraksi yang menyetujui tanpa catatan yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Eme Neme Yauware, Rakyat Bersatu dan Fraksi Pengangkatan Khusus.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapraeyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme. Hadir pula Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta para anggota dewan.

Usai pembacaan pendapat akhir fraksi, paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keputusan DPRK Mimika terkait pengesahan APBD 2026, yang kemudian diresmikan melalui ketukan palu oleh Ketua DPRK.

Dalam sambutannya, Primus Natikapraeyau menegaskan bahwa pengesahan APBD 2026 merupakan hasil dari proses panjang yang telah dijalankan secara terbuka dan konstruktif.

“Kita telah menyaksikan puncak dari proses legislasi dan penganggaran yang dijalankan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” ujarnya.

Ia memberikan apresiasi kepada TAPD dan seluruh OPD yang telah menyiapkan serta mempresentasikan dokumen anggaran, termasuk menjawab masukan dan kritik dari dewan.

Primus juga menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan seluruh fraksi DPRK yang menurutnya sudah menjalankan fungsi budgeting dengan baik.

“Pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kesepakatan politik yang solid antara legislatif dan eksekutif. Itu mencerminkan prioritas pembangunan yang paling mendesak untuk Mimika tahun 2026,” katanya.

Ia menegaskan APBD harus memihak masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK atas kerja keras dalam membahas RAPBD 2026 hingga mencapai persetujuan bersama.

Ia menjelaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 tetap mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati pemerintah dan DPRK.

“Ini bukan hanya dokumen anggaran, tetapi merupakan wujud penguatan komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.

Emanuel memastikan bahwa di tahun 2026 pemerintah daerah akan terus memperkuat kemitraan konstruktif dengan DPRK dalam pelaksanaan pembangunan.

RAPBD 2026 yang telah disetujui akan segera dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk proses evaluasi sebelum ditetapkan menjadi APBD definitif.

“Terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang telah mengkaji secara mendalam dan objektif. Semoga APBD ini benar-benar membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Mimika,” tutupnya. (Faris)