Papua60detik - Tepat, Rabu (25/11/2020), 35 anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 resmimenduduki kursi dan menjalani tugas sebagai wakil rakyat.

Sebagai peringatan momentum itu, Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng sengaja bertatap muka dan berdiskusi bersama insan pers Kota Timika dalam tajuk masa reses II di Ballroom Hotel dan Resto Cenderawasih 66.

Tampak hadir para Pimpinan umum (PU), Pemimpin Redaksi (Pemred) serta puluhan wartawan perwakilan media cetak dan elektronik hingga para reporter kontributor.

Semua mengapresiasi langkah Robby. Hari itu adalah kali pertama dalam sejarah Mimika, seorang legislator mengundang pekerja media pers berdiskusi terbuka.

"Niat saya untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan pers adalah supaya kita bisa membahas bersama berbagai bidang. Kita sama-sama melihat hal apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah ataupun DPR. Intinya, saya ingin mengajak media seperti teman diskusi, bukan hanya di momen tertentu saja. Bagaimana kita berfikir membangun komunikasi yang baik dan pemberitaan seimbang,” kata Robby menjelaskan maksudnya.

Robby mengakui, media perss merupakan tolak ukur pembangunan daerah. Menjalankan mekanisme kontrol terhadap segala aspek kehidupan di suatu daerah.

Di era digital sekarang, ketika laju sebaran informasi maki cepat maka tentu penting menyajikan informasi akurat, kredibel dan berimbang. Apalagi, masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap informasi.

”Media perlu untuk diajak bekerja sama dengan Pemda atau juga DPR. Tujuan kita agar pemberitaan seimbang. Bagian Humas sesungguhnya bertugas menetralisir semua persoalan," katanya.

Prinsip keberimbangan dalam berita, bagi Pimpinan Umum SKH Salam Papua, Yulius Lopo adalah harga diri seorang jurnalis. Itu melekat dalam tugas dan profesinya sebagai jurnalis dalam menyiarkan kebenaran dan fakta.

Tapi pada praktiknya, keberimbangan dalam berita biasa terkendala akan sulitnya mendapat konfirmasi dari narasumber.

Pemimpin Redkasi papua60detik.id, Burhan mengatakan, anggota DRPD Mimika harus serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

Seperti saat ini, kesepakatan bersama Forkopimda dalam penanganan covid-19 tak kunjung dievaluasi. Bahkan, Satgas Covid-19 Mimika tidak atau belum diumumkan ke publik.

Topik lain yang ia angkat adalah, kondisi ribuan masyarakat adat dari Distrik Tembagapura yang hingga saat ini belum bisa pulang ke kampung halamannya. Sejak diturunkan ke Timika pada Maret lalu, sudah delapan dari mereka yang meninggal dunia.

Ia berharap, anggota DPRD Mimika lebih responsif melihat dan menyikapi hal itu.

Perihal itu, Robby memastikan ribuan masyarakat adat dari Distrik Tembagapura akan dipulangkan ke kampungnya. Kendalanya saat ini hanya ketersediaan fasilitas tempat tinggal dan sarana pelayanan publik di kampung-kampung mereka. (Salmawati Bakri)