Papua60detik - Angka kemiskinan di Mimika selalu jadi isu hangat. Mengingat Mimika dikenal sebagai daerah dengan APBD besar, tentu kontras jika disebut banyak warganya hidup di jurang kemiskinan, bahkan miskin ekstrem. 

Pemerintah Indonesia menargetkan eliminasi kemiskinan ekstrem menjadi 0.persen pada tahun 2026. Maka jadi pertanyaan, apakah Mimika akan mampu mengejar target tersebut? 

Sementara, BPS mencatat  masyarakat Mimika yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem sebesar 5,37 persen dan yang miskin 14,18 persen dari jumlah penduduk 318.679 jiwa. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob menjelaskan saat ini Mimika sedang berjuang menurunkan angka kemiskinan. Tetapi target dari pemerintah pusat tersebut belum tentu bisa tercapai dalam waktu dekat.

Apalagi menurutnya, program pemerintah pusat tidak mengarah pada pengentasan kemiskinan. Bahkan, banyak anggaran yang harusnya digunakan untuk pengurangan angka kemiskinan, malah dialokasikan untuk program lain. Misalnya, saat ini pemerintah pusat sedang gencar untuk membuat sekolah rakyat, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah putih. Anggaran banyak dialokasikan ke sana. 

"Sekarang bagaimana caranya kalau misalnya kita mau mengentaskan kemiskinan tetapi begitu banyak anggaran yang dipangkas untuk kemiskinan? Susahkan? Target pemerintah itu sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi. Makan bergizi apakah bisa menurunkan angka kemiskinan? Tidak juga kan?" katanya kepada wartawan, Rabu (28/05/2025).

Ia menjelaskan, menetapkan angka kemiskinan masyarakat menggunakan 24 indikator. Oleh karena itu pemerintah akan menggunakan indikator tersebut sebagai strategi mengurangi angka kemiskinan. 

Indikator-indikator tersebut akan dicocokkan ke setiap kampung dan ke setiap keluarga. Dengan begitu pemerintah lebih mudah dalam mengatasi kemiskinan dengan melihat indikator mana yang harus diperbaiki. 

Strategi lainnya adalah memperbaiki pendataan. Menurutnya semua data yang tersedia mengatakan Kabupaten Mimika miskin tanpa dasar jelas. Ia menyebut, Data yang tersedia harus memiliki dasar dan indikator jelas dalam menetapkan kemiskinan. 

"Semua data bilang kabupaten Mimika ini miskin. Angka kemiskinan tinggi. Tetapi dasarnya mana? Ini yang sampai sekarang kita belum pasti. Makanya saya mau bikin data dulu," katanya. (Martha)