Papua60detik - Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai angkat bicara terkait ribuan warga di Intan Jaya dan Puncak Provinsi Papua Tengah yang terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan TPNPB-OPM.

Mus Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam atas minimnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap para pengungsi.

"Saya merasa heran mengapa pemerintah pusat belum memberikan perhatian serius terhadap masyarakat kita yang terpaksa mengungsi di Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Mereka adalah warga negara Indonesia yang seharusnya mendapat perlindungan," kata Mus Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada Papua60detik Kamis, (31/07/2025).

Wilhelmus menekankan bahwa para pengungsi telah kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi ini, menurutnya, adalah tanggung jawab negara sesuai amanat konstitusi.

"Mereka tidak bisa berkebun, tidak beternak, bahkan anak-anak mereka tidak bersekolah. Negara harus hadir, bukan diam," katanya. 

Wilhelmus Pigai menyatakan bakal mendorong pemerintah pusat, Komnas HAM, dan lembaga terkait untuk segera menanggapi krisis pengungsian ini dengan pendekatan kemanusiaan. 

Ia mengapresiasi peran aktif Gereja dan masyarakat sipil yang telah mengambil langkah nyata dalam membantu para pengungsi

"Ini bukan hanya soal konflik, ini soal hak hidup dan martabat manusia. Negara dan semua pihak harus duduk bersama dan menyelesaikannya dengan cara yang adil dan manusiawi" tegasnya 

Sebelumnya, Keuskupan Timika mencatat ribuan warga terpaksa meninggalkan kampungnya ke tempat yang lebih aman. Keuskupan Timika mencatat, pengungsi dari Kabupaten Puncak sebanyak 4.469 jiwa. Di Kabupaten Intan Jaya sebanyak 1.231 warga mengungsi. Dampaknya panjang, anak-anak tak lagi sekolah.

Sebagai langkah konkret, umat Keuskupan Timika telah menggalang dan menyalurkan bantuan logistik untuk meringankan beban para pengungsi. Namun, pihak Gereja mengingatkan bahwa langkah ini belum cukup tanpa dukungan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. (Elia)