Papua60detik - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku tidak akan memaksa para pekerja di lingkungan perusahaannya mengikuti vaksinasi covid-19

"Kemarin memang di Tembagapura itu (aksi penolakan) tapi sebentar saja, protes segala macam itu adalah pilihan kalau mereka tidak mau kita tidak paksa," kata Vice President Government Relation PT Freeport Indonesia, Johnny Lingga saat ditemui wartawan di Rimba Papua Hotel, Mimika, Rabu (9/6/2021).

Tapi lain cerita jika penolakan diwarnai aksi perusakan dan kekerasan. Jika itu terjadi, kata Lingga, akan diserahkan ke aparat keamanan.

Konsekuensi bagi yang menolak vaksinasi, kata Lingga akan jadi urusan pemerintah.

"Konsekuensinya kita tidak tahu, kalau misalnya suatu waktu pemerintah menerapkan suatu kebijakan dimana yang sudah vaksin kalau bepergian tidak perlu lagi tes tapi bagi yang belum divaksin (harus), yah tergantung pemerintah," paparnya.

Kebijakan tes usap (swab) terhadap para pekerja baik yang tiba maupun yang keluar Timika masih akan berlaku baik bagi yang sudah melakukan vaksinasi maupun yang belum.

PTFI dijadwalkan akan menerima 11.000 dosis vaksin dari Bio Farma jenis Sinopharm pada pekan depan.

Tahap pertama vaksinasi di lingkungan PTFI akan menyasar pekerja yang berinteraksi langsung dengan banyak orang.

Bagi para pekerjanya, PTFI telah memesan 75.000 dosis vaksin covid-19. (Fachruddin Aji)