Sudah Empat Bulan Kegiatan Belajar Mengajar di Alama Berhenti

- Papua60Detik

Sekolah dasar di Distrik Alama, Kabupaten Mimika. Foto: Istimewa
Sekolah dasar di Distrik Alama, Kabupaten Mimika. Foto: Istimewa

Papua60detik - Peristiwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023 lalu berdampak luas. 

Sekretaris Distrik Alama Kabupaten Mimika Arianus Katagame mengatakan, akibat peristiwa itu, layanan penerbangan subsidi ke Distrik Alama terhenti.

"Sudah hampir 5 bulan ini sudah tidak ada penerbangan, karena sejak kejadian penembakan (pembakaran) dan penyanderaan pesawat di Nduga waktu itu akhirnya penerbangan sudah tidak ada lagi," ujar Arianus, Selasa (27/6/2023). 

Dampaknya merembes ke sektor lain, pendidikan misalnya. Arianus mengatakan, sudah empat bulan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Distrik Alama terhenti. 

Guru-guru akhirnya kembali ke Kota Timika, sementara anak-anak di Alama dari kelas I hingga kelas V tidak lagi ke sekolah. Hanya 9 anak dari kelas VI yang diikutkan di sekolah di Kota Timika untuk mengikuti ujian. 

Arianus mengaku sempat berbicara kepada kepala sekolah namun kegiatan belajar akan dimulai nanti pada bulan Agustus mendatang. 

"Pendidikan sekarang tidak jalan, dan setelah peristiwa itu ada 9 anak kami dahulukan untuk ikut ujian di kota, sementara yang lain tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, guru-guru juga tidak ada, saya tanya kepala sekolah, nanti di bulan Agustus katanya ada mau naik lagi," kata Arianus. 

Arianus sudah berbicara dan meminta kepada masyarakat Distrik Alama untuk bersama-sama menjaga keamanan agar penerbangan dapat berjalan, pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan dan semuanya juga berjalan. 

Selain itu ia juga berharap agar pelayanan penerbangan pesawat subsidi masuk kembali dan dapat melayani masyarakat. Pasalnya, sekali terbang dengan pesawat carter bisa puluhan juta.

"Ini sangat menyedihkan dan ini sudah bukan zamannya lagi membedakan. Tidak ada alasan karena di pedalaman akhirnya tidak ada pelayanan. Pemerintah punya kewajiban harus melaksanakan tugas untuk mengayomi masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu harus nyata," pungkasnya. (Eka)




Bagikan :