Papua60detik - Uskup Agung Merauke, Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC meminta semua pemangku kepentingan agar pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua memberikan dampak baik terhadap kemanusiaan. 

Uskup Mandagi mengingatkan agar para politisi tidak menjadikan pemekaran sejumlah provinsi baru di Papua sebagai sarana berebut kekuasaan dan jabatan. 

"Jangan sampai di masa mendatang kita hanya sibuk dengan jabatan dan kekuasaan, tapi manusia-manusia yang hancur," kata Uskup Mandagi, Sabtu (5/6/2022). 

Ia kembali menekankan, para pemangku kebijakan hendaknya melandasi regulasi pembentukan daerah otonomi baru tersebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jika pemekaran menghancurkan orang asli Papua, maka gereja tidak mendukung dan menerima hal tersebut. 

"Pemekaran itu harus menjadi sarana bagi orang asli Papua di sini bisa bertumbuh dan berkembang dalam segala bidang, baik pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kalau itu, tentu saya setuju," imbuhnya. 

Seorang aktivis perempuan Merauke, Ana Mahuze mempertanyakan manfaat pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) bagi perempuan dan anak asli Papua. Mereka merasa terancam jika tidak ada manfaat yang jelas dari pembentukan PPS bagi masyarakat asli Papua di sana. 

"Kalau ditanya tentang PPS, saya bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Karena apa untungnya bagi kami khususnya perempuan dan anak Papua. Kalau tidak ada manfaat, kami justru merasa terancam," kata dia.

Terkait pembentukan PPS, Ana meminta pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten agar dapat membuat regulasi yang dapat memproteksi orang asli Papua. 

"Regulasi ini diperlukan sehingga orang asli Papua di sini tidak merasa terancam atau bahkan populasinya berkurang," tandasnya. (Eman Riberu)