Papua60detik - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Wanggai mengatakan, salah satu isu atau topik yang sangat krusial di tanah Papua adalah masalah tenaga kerja. 

Menurutnya, agenda-agenda pembangunan harus memberi ruang kerja bagi anak-anak asli Papua (OAP). 

Berdasarkan data yang dicatat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus), 78 kampus swasta dan negeri yang ada di Sorong sampai Merauke dalam lima hingga tujuh tahun terakhir ini menghasilkan lulusan sekitar 90 ribu anak-anak Papua dan juga anak-anak dari nusantara. 

Sementara di Timika, sesuai hasil pertemuan dengan Apelcemi diketahui sekitar empat belas ribuan Pencaker yang saat ini sedang menunggu kesempatan mendapat pekerjaan

Velix mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan perencanaan ekosistem pembukaan lapangan kerja dari hulu sampai hilir. Salah satu peluang yang dinilai dapat dimanfaatkan para pencari kerja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai contoh di Wamena terdapat dua SPPG. Satu SPPG diisi sekitar 30 orang pekerja OAP dari 47 pekerja. Sementara satu SPPG lainnya mempekerjakan 45 OAP dan 2 nusantara, sama halnya dengan di Sentani Timur. 

"Itu memberi ruang bagi anak-anak muda, mama-mama. Itu baru kami menemui tiga SPPG sudah memberi ruang hampir sekitar 120 sampai 150 orang untuk bisa bekerja," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (19/05/2026). 

Demikian juga dengan kebutuhan bahan pokok. Seperti salah satu SPPG di Wamena, dalam melayani penerima manfaat sekitar 2.700 orang, dibutuhkanbsekitar 300 kilo sayur per hari. Demikian juga SPPG di Sentani Timur membutuhkan sekitar 220 kilo sayur per hari. Bahkan SPPG bisa membutuhkan 130 buah semangka per hari. 

Untuk itu, Velix mengatakan peluang ini harus bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pergerakan ekonomi. Apalagi, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua menargetkan sekitar 2.572 SPPG. Apabila satu SPPG mempekerjakan 50 orang, maka akan sangat dibutuhkan banyak tenaga kerja. 

"MBG itu jangan dilihat hanya sekadar pemberian makan tapi harus membangun sebuah ekosistem lapangan kerja, rantai pasok bisnis yang bisa membuka ruang kerja. Kami Komite Eksekutif Papua memberikan konsentrasi hal itu. Ini yang menjadi sebuah titik masuk," terangnya. (Martha)