Papua60detik - Penularan covid-19 di Kabupaten Mimika tampak makin tak terkendali terutama di sepanjang September. Data temuan kasus dan angka kematian terkait covid-19 bisa menunjukkan hal itu.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugaa Covid-19 Mimika, terjadi lonjakan temuan kasus di 30 hari September 2020. Per 31 Agustus, kumulatif temuan kasus hanya 773, bertambah 832 menjadi 1605 di akhir September.

Jika dibandingkan data sebulan sebelumnya, Juli sampai Agustus, tambahan pasien konfirmasi positif hanya 235 kasus.

Laporan data kematian yang mencengangkan. Bayangkan, 18 warga Mimika meregang nyawa terkait covid-19 di sepanjang September. Sebanyak 11 di antaranya adalah pasien positif, tambah 7 kasus probable atau dulu disebut PDP.

Data kematian ini melonjak drastis jika dibandingkan periode sebulan sebelumnya, dimana hanya satu kasus probable yang dilaporkan meninggal dunia. Total sudah 40 kematian terkait covid-19 sejak awal pandemi ini.

Sementara angka kesembuhan di September hanya separuh dari temuan kasus.

Dari zonasi gambaran tingkat penularan di akhir Agustus, hanya dua distrik, satu kampung dan kelurahan yang ditandai sebagai zona merah.

Tapi di akhir September, zona merah penularan covid-19 di Kabupaten Mimika menyebar luas di lima distrik, 15 kelurahan dan satu kampung.

Berdasar pada angka-angka dan pembanding yang disajikan di atas, tak meleset jauh jika Mimika disebut sedang darurat covid-19. Klaster penularannya pun sudah liar tak terkendali lagi.

Ruang perawatan di dua rumah sakit, RSUD dan RSMM sudah penuh, shelter pun demikian.

"Gambaran di rumah sakit merupakan gambaran orang yang terinfeksi di rumah sakit sudah sakit banyak," kata Kadinkes Mimika Reynold Ubra, Senin (28/09/2020).

Tapi apa pasal hingga situasinya bisa seperti ini? Pemerintah ujung-ujungnya menyalahkan warga. Kadinkes Mimika menuding banyak warga mengabaikan protokol kesehatan.

"Kota Timika hari ini merupakan gambaran masyarakat tidak disiplin," katanya.

Mungkin benar, tapi tudingan itu bisa berbalik, pemerintahlah yang gagal meyakinkan warga atas situasi pandemi. Pemerintah tak mampu membuat penerapan protokol kesehatan sebagai gerakan sadar dan massif.

Dalam empat kali masa new normal, tak ada pengawasan reguler penerapan protokol kesehatan di titik-titik keramaian publik. Saat situasi sudah parah, Pemkab hanya punya satu solusi, yaitu kembali membatasi aktifitas warga. (Burhan)