Papua60detik - Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengakui angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih tinggi di wilayah kerjanya.

Bayangkan, rata-rata dalam setahun, kematian ibu melahirkan di Kabupaten Mimika di atas angka 15.

"Sementara (angka kematian) bayi itu jauh lebih tinggi, bisa 20. Hanya saja angka yang dilaporkan itu kecil karena itu tidak terlapor," kata Reynold, Selasa (08/09/2020).

AKI dan AKB di Kabupaten Mimika sebutnya, masih di angka 400 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu lebih tinggi dari rata-rata nasional, 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Jika di nasional, tingginya AKI dan AKB selalu berkorelasi positif dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan atau keterpencilan suatu wilayah, data Dinas Kesehatan Mimika menunjukkan fenomena berbeda.

"Kalau kita lihat di Mimika itu merata," kata Reynold.

Lalu apa yang jadi sebab? Reynold menyebut faktor umum meningkatnya risiko AKI dan AKB di Mimika, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu rapat jarak kelahiran.

Kemudian terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di tempat pelayanan dan terlambat mendapatkan pertolongan. Faktor-faktor ini diistilahkan 4 terlalu dan 3 terlambat.

"Yang bisa kita siapkan di triwulan terkahir 2020 adalah menyipkan sistemnya. Bagaimana sistem yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam sistem ini apa saja yang dibutuhkan, itu yang harus terpenuhi," kata Reynold.

Mulai tahun ini hingga 2024 Kementerian Kesehatan menjadikan Mimika salah satu kabupaten lokus menurunkan AKI dan AKB di wilayah Papua.

Menindaklanjuti hal itu, Dinkes Provinsi Papua dan Mimika mulai membenahi sistem audit pelaporan dan penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi.

Dinkes Mimika lalu menunjuk tiga puskesmas sebagai pilot project menurunkan AKI dan AKB.

"Ada tiga puskesmas untuk menurunkan AKI,  Atuka, Manasari dan Jita," sebut Reynold.

AKI dan AKB menjadi satu dari sekian standar mengukur kualitas atau derajat kesehatan di suatu wilayah. Potret pembangunan kesehatan di daerah tertentu bisa dilihat dari AKI dan AKB.

Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati 2015 lalu telah menetapkan setiap negara mengurangi AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030 mendatang.

Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2020 yang diselenggarakan Februari lalu juga menyepakati lima fokus masalah kesehatan, satu di antaranya menekan angka AKI dan AKB. (Burhan)