Bantuan Pendidikan Tak Kunjung Cair, Mahasiswa Mimika Minta Kabag SDM Diganti

- Papua60Detik

Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Jabodetabek. Foto: Istimewa
Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Jabodetabek. Foto: Istimewa

Papua60detik - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Mimika (IPMAMI) Jabodetabek mendesak Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengganti Kepala Bagian (Kabag) Sumberdaya Manusia (SDM), Martinus Nuboba.

Ketua IPMAMI Jakarta Arinus Jawame mewakili rekan-rekannya mengaku kecewa terhadap kinerja Kabag SDM. Arinus beralasan, ia dan rekan-rekannya telah diminta mengumpulkan data sejak Mei 2023 dan akan diproses pada bulan Juni 2023.  Tapi faktanya, dana bantuan pendidikan itu hingga kini tak kunjung sampai ke tangan mahasiswa.

“Kami mahasiswa Kabupaten Mimika sangat kecewa  terhadap kerja Kabag SDM Mimika, karena bantuan biaya pendidikan kami mahasiswa Mimika sampai saat ini belum terealisasi,” kata Ketua IPMAMI Jakarta Arinus Jawame seusai melakukan rapat bersama anggota di Jakarta, Rabu (13/9/2023).

IPMAMI mengendus kejanggalan pada pengelolaan dana bantuan pendidikan di bagian SDM. Pasalnya hingga September 2023, dana tersebut tak kunjung cair.

“Padahal kabupaten lain di se-Tanah  Papua sudah proses bahkan sudah tahap kedua," ungkapnya.

Soal biaya kontrakan setiap kota senilai Rp150 juta, ungkap Arinus Jawame, dibagi atas  Rp120 juta untuk kontrakan dan sisanya Rp20 juta untuk operasional.

 “Rp10 juta kemana, kami tidak tahu. Oleh karena itu kami minta Bapak Bupati dan KPK tolong periksa penggunaan anggaran pedidikan di kabupaten Mimika. Kami minta  kebijakan dan tindakan  langsung  dari Bupati Mimika sebagai bapak kami  terhadap bantuan pendidikan  agar kami bisa mendapatkannya,” katanya. 

Sebelumnya Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Martinus Nuboba mengakui penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa di berbagai kota studi tahun ini terlambat.

Ia menuding, mahasiswa sendiri sebagai penyebab keterlambatan penyaluran.

"Jadi hingga saat ini masih dalam proses. Hal ini dinilai lambat karena para mahasiswa ini belum semuanya mengumpulkan data yang diminta," kata Martinus,

Adapun persyaratan yang diminta antara lain, Kartu Aktif Kuliah, KRS, KHS serta lainnya. Persyaratan ini untuk memastikan mahasiswa calon penerima  bantuan pendidikan benar aktif kuliah.

"Kita sudah minta dari bulan enam kemarin, tapi hingga saat ini belum semuanya terkumpul. Cepatnya penyaluran ini tergantung persyaratan yang dikumpulkan," jelasnya. (Faris)




Bagikan :