Papua60detik - Ratusan massa Komite Nasional Papua Barat KNPB wilayah Nabire datangi kantor Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah, Senin (3/7/2026).

Dalam pernyataannya KNPB Pusat bersama seluruh komponen perjuangan bangsa Papua menyatakan sikap politik terkait status wilayah Papua Barat sebagai zona darurat militer sekaligus krisis kemanusiaan. Peserta unjuk rasa tampak membawa salib merah sebagai simbol gugatan atas kondisi Papua saat ini.

Koordinator aksi KNPB Nabire, Gerson Pigai yang membacakan sikap politik KNPB mendesak hak penentuan nasib sendiri bagi penduduk asli Papua.

Katanya, hak penentuan nasib sendiri merupakan hak asasi penduduk asli Papua yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Resolusi PBB Nomor 1514. Mereka menolak hasil Pepera 1969 yang dinilai tidak demokratis.

"KNPB menyatakan proses tersebut tidak demokratis karena hanya melibatkan 1.025 orang di bawah tekanan militer, sehingga hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum bagi bangsa Papua,” kata mantan Aktivis Mahasiswa Papua itu di hadapan sejumlah anggota MRP Papua Tengah.

Solusi otonomi khusus menurut KNPB justru memperbanyak kehadiran aparat, serta memicu perubahan demografi dan kerusakan lingkungan. (Elia Douw)