Papua60detik - Sudah sekitar 14 ribu rumah tangga menikmati proyek air bersih pasca beroperasinya Water Treatment Plant (WTP) yang dihibahkan PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemkab Mimika.

Direktur dan Executive Vice President Sustainable Development di PT Freeport Indonesia (PTFI), Claus Wamafma, mengatakan fasilitas WTP beroperasi dengan kapasitas produksi mencapai 200 liter per detik.

Program penyediaan air bersih ini merupakan salah satu program strategis yang menjadi perhatian PTFI dan Pemkab Mimika mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Ini menjadi program yang mendapat perhatian khusus dari Pemda Mimika dan PTFI karena kebutuhan air bersih ini merupakan hal yang mendasar dan menjadi hak bagi setiap warga negara. Ini menjadi bentuk nyata dari komitmen PT Freeport Indonesia untuk ikut membangun masyarakat di Mimika," ujar Claus Wafma saat diwawancarai di Timika, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara PTFI dan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari komitmen bersama mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Claus berharap kehadiran fasilitas WTP yang telah beroperasi dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih  di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk penguatan dukungan, pada 10 Juli 2026 PTFI juga telah menghibahkan 1.724 pipa jenis HDPE kepada Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih.

Claus menambahkan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh keberlanjutan pengelolaannya di masa mendatang. Hal ini menjadi penting mengingat pada Desember mendatang pengelolaan program akan dialihkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, PTFI berharap Pemkab Mimika melanjutkan pengelolaan sistem penyediaan air bersih secara optimal. Sehingga, air bersih ini dapat tetap tersedia bagi masyarakat dan tetap diakses dengan lebih murah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. 

"Kami berharap, ke depan program ini dapat berkelanjutan dengan pengelolaan dengan manajemen yang lebih baik. Dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika, air bersih ini dapat tetap tersedia bagi masyarakat dan tetap diakses dengan lebih murah bagi masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menegaskan Pemkab siap mengelola sendiri program yang rencananya Desember depan akan dialihkan sepenuhnya ke pemerintah.

Sebagai persiapan pengelolaan mandiri sistem penyediaan air minum, Pemkab Mimika tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai dasar hukum pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam).

Penyusunan regulasi tersebut dindampingan dari UNICEF dan nantinya akan diajukan kepada DPRD Mimika untuk disahkan. (Martha)