Bawaslu Papua; Beberapa Kabupaten Rawan Konflik di Pilkada
ilutrasi mencelupkan tangan ke tinta usai mencoblos di Pilkada.
ilutrasi mencelupkan tangan ke tinta usai mencoblos di Pilkada.

Papua60detik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua, menilai beberapa kabupaten berstatus rawan konflik horizontal maupun kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua serentak Desember 2020 mendatang.

Menurut Anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach dari sebelas Kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada seluruhnya berisiko terjadi konflik horizontal ataupun kecurangan.

Kendati demikian, terdapat beberapa kabupaten yang menurutnya menonjol, yakni Kabupaten Yahukimo, Keerom, Nabire, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, dan Asmat.

"Intensitas kerawanannya itu bisa dipresentasekan dan hal tersebut merujuk pada persoalan-persoalan yang sedang terjadi serta riwayat politik masa lalu. Contohnya Asmat, saat ini memang tenang, tetapi nanti waktu pilkada bisa terjadi bentrok warga dan kemarin ada yang sampai kena sabetan benda tajam, karena bentrok warga. Hal seperti itu bukan tidak mungkin muncul, soalnya kan berkaitan dengan politik," ujarnya saat ditemui di Hotel Horison Ultima, Sabtu malam (10/10/2020).

Ronald menambahkan, untuk menanggulangi hal tersebut pihaknya selalu berkoordinasi intens dengan Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih.

"Contoh lain adalah Nabire, saat ini kan sedang terjadi gejolak di Kabupaten Intan Jaya, sementara sebagian besar aktivitas pemerintahan dan semua warganya ada di Nabire, bagi kami (Bawaslu) itu jadi perhatian kami," paparnya.

Ia melanjutkan, persoalan yang juga diawasi oleh pihak Bawaslu adalah tentang mobilisasi massa. Karena menurutnya mobilisasi massa tersebut dapat menimbulkan kecurangan, praktik joki contohnya.

"Sebagai contoh Kabupaten Nabire yang kan berdekatan dengan Kabupaten Dogiyai, Paniai, Deai, kemudian Kabupaten Keerom yang berdekatan dengan Kota Jayapura yang tidak melaksanakan pilkada. Hal itu memungkinkan adanya mobilisasi massa, untuk dijadikan joki," jelasnya.

Menghindari hal tersebut, Ronald mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan blokade pada H-3 sampai dengan proses pungut-hitung selesai.

11 kabupaten yang akan menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang, yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nabire. (Fachruddin Aji)