Program ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan dana bantuan yang langsung masuk ke sekolah-sekolah melalui kepala sekolah. 

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan untuk mendukung program tersebut, kepala sekolah harus diberikan bimbingan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Para Kepala Sekolah akan dilatih swakelola keuangan dan lainnya. 

Namun, Bupati menyesalkan kurangnya peran dari Dinas Pendidikan. Setelah dimonitoring di lapangan, tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan. 

"Kepala sekolah diberi pelatihan secara swakelola bagaimana mengelola keuangan dan lain-lain. Saya sesalkan karena tidak ada pendampingan dari Dinas Pendidikan. Masa bupati yang tagih?" ujarnya, Senin (29/09/2025). 

Ia mengatakan, sebenarnya Mimika mendapat 30 jatah sekolah melalui dukungan dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan dukungan sehingga hanya dapat 20 sekolah. 

Bahkan, lima sekolah terancam tidak bisa dilakukan revitalisasi tahun ini, sehingga Bupati harus membuat rekomendasi ulang kepada Kementerian Pendidikan Nasional. 

"Lima sekolah, saya harus buat rekomendasi lagi untuk bisa dilaksanakan. Ini persoalan di internal kita yang membuat kemungkinan besar lima sekolah tidak bisa dilaksanakan revitalisasinya tahun ini," tambahnya. 

Oleh karena itu, Bupati Mimika meminta Dinas Pendidikan memperhatikan program nasional ini dengan serius karena menggunakan dana APBN langsung masuk ke sekolah. 

Ia menginstruksikan, agar Dinas Pendidikan mengusulkan kembali di tahun 2026 dan mulai mendata sekolah-sekolah mana yang bisa dilakukan revitalisasi bantuan pemerintah pusat. (Martha)