Papua60detik - Dampak konflik bersenjata yang berkepanjangan di wilayah Provinsi Papua Tengah mengakibatkan pendidikan di lima kabupaten tidak berjalan bahkan terhenti. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Provinsi Papua Tengah Marten Ukago mengatakan, siswa di lima kabupaten itu kini tidak dapat menerima pembelajaran secara normal. 

Adapun lima kabupaten yang dimaksud adalah Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai.

“kabupaten-kabupaten yang konflik memang kami mendapatkan penekanan dari Mendagri kemudian kami juga diberikan instruksi dari Pj Gubernur, bahwa anak-anak dari daerah konflik harus mendapatkan hak yang sama dalam hal proses belajar mengajar,” ungkapnya saat ditemui di Timika, Selasa (9/7/2024).

Marten mengatakan, langkah yang dilakukan Pemprov Papua Tengah adalah memberikan akses pendidikan yang layak dengan memindahkan pelajar dari lima kabupaten itu ke Kabupaten Mimika dan Nabire.

 “Ada beberapa langkah yang kami lakukan melalui SK Gubernur tentang penetapan sekolah yang menerima anak dari daerah konflik, sehingga di Timika kami menyiapkan 4 sekolah,” katanya. 

Mimika dan Nabire dipilih karena merupakan kabupaten paling aman di Papua Tengah.

 “Jadi dengan SK Gubernur kita bisa menentukan SD, SMP, SMA dan SMK mana yang akan dijadikan sekolah tuan rumah agar anak-anak leluasa belajar,” ujarnya. 

Sementara bagi anak-anak yang orangtuanya tidak mengizinkan pindah, Pemprov Papua menyiapkan langkah dengan merekrut guru kontrak.

“Anak-anak yang tidak bisa pindah karena ditahan orang tua dan lain sebagainya, kami sedang berkoordinasi untuk menyiapkan tenaga kontrak pendidik dengan SK Gubernur,” tutupnya. (Faris)