Papua60detik - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Papua mengakui hampir sebagian besar kelompok tani (Poktan) di daerah tersebut belum terdata dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Merauke, Nur Aini mengatakan data kelompok tani sangat penting untuk penataan kelembagaan petani. Data Simluhtan menjadi syarat utama bagi poktan penerima bantuan program yang bersumber dari APBN maupun APBD provinsi. 

“Sangat disayangkan bahwa sebagian besar kelompok tani di Merauke tidak terdata di Simluhtan," kata Nur Aini pada Bimtek Pembinaan Kelembagaan Petani yang diselenggarakan Komisi IV DPR RI dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Merauke, Sabtu (04/06/2022).

Aini mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menindaklanjuti program pertanian APBN, khususnya yang bersumber dari dana DAK dan Otsus. Ketika melakukan validasi kelompok tani, ternyata banyak poktan yang tidak terdata dalam Simluhtan. 

"Saat mau diinput, ternyata data kelompok tani dalam Simluhtan zonk alias kosong. Dengan sendirinya kami tidak bisa masukan program dari APBN. Akibatnya, program tidak dapat menyentuh sebagian besar petani kita," ungkapnya. 

Perbaruan data ke Simluhtan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sehingga Kementerian Pertanian RI dapat mengukur secara tempat jumlah petani dan alokasi bantuan program pada setiap kelompok tani.

“Ke depan kita perlu bekerja sama dengan Dinas Dukcapil karena Simluhtan membutuhkan data yang valid. Satu orang satu NIK dan KK. Ini menjadi PR kita bersama dan tantangan kita ke depan,” tandasnya.

Sementara anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman Hamzah mengatakan bahwa dia tidak pernah berhenti meminta kepada Kementerian Pertanian selaku mitra kerja untuk terus memperhatikan petani Papua, yang mana benar-benar membutuhkan sentuhan dan perhatian khusus dari pemerintah. 

“Masalah data Poktan ini harus diseriusi oleh dinas, termasuk mengidentifikasi seluruh persoalan di lapangan. Kita bisa saling membantu, mana yang harus saya perjuangkan ke kementerian dan mana yang perlu dianggarkan di daerah. Ini yang belum selaras sebetulnya," kata dia. 

Sulaeman mengharapkan sinergitas antara pemerintah daerah, masyarakat dan dirinya selaku wakil rakyat bisa terjalin baik. Pemerintah daerah melalui dinas harus memperjuangkan petani di daerah. Sementara selaku wakil rakyat dia tetap memperjuangkan secara politik di pemerintah pusat. 

Ia juga berharap pemerintah daerah bisa mendongkrak ekonomi masyarakat petani melalui bantuan dan program yang lebih tepat sasaran, termasuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada petani setempat. 

“Saya belum melihat kesungguhan dinas untuk mau bersama-sama saya majukan petani di Merauke. Kita kerja bukan untuk nama besar, tapi sejatinya untuk kesejahteraan petani dan nelayan kita," imbuhnya. (Eman Riberu)