Papua60detik - Sejak masih zaman Belanda hingga zaman Indonesia maju sekarang, penanganan kasus malaria di Papua tak kunjung tuntas.

Di Puskesmas terutama di wilayah Kota Timika, penyakit malaria tak pernah lepas dari tiga besar dalam daftar kunjungan. Itu bisa jadi bukti, penyakit yang ditularkan nyamuk anopheles betina ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat krusial di Mimika.

Bahkan Mimika pernah mencatatkan diri sebagai kabupaten penyumbang tertinggi kasus malaria di tingkat nasional.

Annual Parasite Incidence (API) malaria di Mimika pada semester pertama 2020 masih 100 per 1000 penduduk. Angka itu masih menobatkan Mimika dalam daftar kabupaten endemis tinggi atau API malarianya di atas 5 per 1000 penduduk.

Untuk menekan angka penularan menuju eliminasi malaria, Dinkes Mimika mengundang sektor swasta, Kamis (22/10/2020). Harapannya, sektor swasta ikut terlibat dalam upaya eliminasi malaria.

Kadinkes Mimika, Reynold Ubra menegaskan, pemerintah tidak ingin sektor swasta hanya berinvestasi saja atau hanya memikirkan keuntungan ekonomi semata.

"Tahun lalu kita juga sudah membahas tentang hal ini, dan disepakati akan adanya promosi pencegahan, tetapi sampai dengan saat ini, saya merasa belum terealisasi," katanya di depan para pengusaha.

Dinkes mendorong sektor swasta memanfaatkan media informasi di perusahaan masing-masing melakukan promosi dan pencegahan malaria. Paling tidak, karyawan di masing-masing perusahaan lebih mengerti tentang malaria.

"Promosi preventif itu sangatlah penting saat ini, karena obat tidak akan pernah cukup kalau hanya menunggu orang yang sakit. Maka dari itu diperlukan promosi pencegahan," pungkasnya.

Perwakilan Community Health Development (CHD) PTFI Govert Waramori mengatakan, malaria bukan hanya masalah pemerintah tetapi juga pihak swasta.

"Karena kita punya karyawan juga bisa kena malaria. Hal itu jadi tantangan juga bagi kami (PTFI) karena berdampak pada produktivitas," jelasnya.

Menurutnya, sudah ada kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta melalui program public plague partnership yang menghasilkan Malaria Center. Maka Govert meminta perusahaan lain ikut mendukung upaya eliminasi malaria.

Dalam upaya eliminasi malaria, Pemprov Papua menargetkan seluruh wilayahnya masuk periode eliminasi malaria atau API di bawah 1 per 1000 penduduk pada 2026. Artinya, API malaria Mimika harus bisa turun di bawah angka 1 per 1000 penduduk paling lambat pada 2026.

Dalam upaya lain, Dinkes Mimika mengambil inisitiaf menyusun rancangan peraturan daerah (Perda) tentang penanganan malaria. Pertemuan perdananya awal September kemarin. Targetnya Perda itu sudah disahkan sebelum 2021. (Fachruddin Aji)