Papua60detik - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua mencatat sebanyak 12 hoaks yang berkaitan dengan Papua beredar di ruang digital sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Kepala Diskominfo Papua Jeri Agus Yudianto di Jayapura, mengatakan penyebaran informasi palsu atau hoaks masih menjadi ancaman serius karena berpotensi menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah.

"Sepanjang Januari hingga Juli 2026 kami mencatat terdapat 12 isu hoaks yang berkaitan dengan Papua. Karena itu masyarakat harus lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya," kata Jeri, Senin (3/8/2026) seperti dilansir ANTARA.

Menurut Jeri, sejumlah hoaks yang beredar mencakup isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, hingga informasi pelayanan publik yang menyesatkan.

"Beberapa isu hoaks yang sempat beredar antara lain informasi mengenai penangkapan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Warga Negara Asing (WNA), rencana pemindahan satu juta warga Israel ke Papua, keberadaan pangkalan militer asing di Papua, undian berhadiah Bank Papua, bantuan melalui aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Papua, bantuan senilai Rp147 miliar, serta informasi palsu mengenai penetapan hari libur khusus untuk menyaksikan Final Piala Dunia 2026," sebutnya.

Oleh sebab itu Diskominfo Papua terus memperkuat pemantauan ruang digital, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar, serta meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam memilah informasi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah, media massa yang kredibel, maupun layanan cek fakta sebelum menyebarluaskan informasi," katanya.

Dia menambahkan setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga ruang digital tetap sehat. Biasakan melakukan cek fakta dan menerapkan prinsip saring sebelum sharing agar penyebaran hoaks dapat dihentikan.

"Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, media massa, komunitas, tokoh masyarakat, dan seluruh warga dapat menciptakan ruang digital yang sehat, produktif, serta mendukung terwujudnya masyarakat Papua yang kritis dan terlindungi dari ancaman disinformasi," ujar Jeri. (Redaksi)