Papua60Detik - Anggota DPRK Mimika meminta Kejaksaan Negeri Timika dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera memeriksa pekerjaan proyek tahun anggaran 2024 di wilayah pegunungan maupun pesisir.

Hal ini didasari oleh adanya informasi dari masyarakat bahwa banyak pekerjaan yang sudah berjalan namun tak kunjung selesai. Seperti pekerjaan proyek jembatan di Agimuga dan Banti.

“Kami minta pekerjaan proyek yang ada di wilayah gunung dan pesisir ini harus Kejaksaan dan BPK periksa. Karena informasi yang kita dapat dari masyarakat, ada pekerjaan yang sudah melalui tender tapi pekerjaannya tidak berjalan, ini tolong diperiksa,” ujar Anggote Komisi VI DPRK Mimika, Amos Jamang saat ditemui, Senin (26/5/2025).

Amos menyebut, seperti pekerjaan jembatan di Waa Banti, jembatan penghubung antara kampung Tanarogom ke kampung Kimbeli.

“Di sana masyarakat sampaikan kalau jembatan itu hanya berdiri tiang-tiangnya saja, tapi sampai sekarang pekerjaannya tidak berlanjut,”ungkapnya.

Sama halnya dengan proyek jembatan di Distrik Agimuga, kata Amos, pekerjaannya tidak berjalan sementara kontraktor diduga sudah menerima uang muka untuk memulai pekerjaan.

“Jangan seperti pekerjaan di Agimuga, kita juga dapat informasi dari masyarakat kalau pekerjaannya tidak berjalan padahal uang mukanya sudah diambil,” ujarnya.

Amos menambahkan, banyak pekerjaan fisik di wilayah gunung maupun pesisir yang nilainya rata-rata di atas Rp5 Miliar. Ini harus menjadi perhatian serius sebab jika proyek sudah dilelang tapi tidak ada pekerjaan fisiknya maka akan menjadi proyek fiktif.

“Kami harap kejaksaan dan pemerintah harus cek kembali proyek-proyek ini. Apakah volume pekerjaannya sesuai atau tidak, terlaksana atau tidak, ini harus dipastikan,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPRK Mimika, Abrian Katagame, Ia meminta agar pemerintah lebih memperketat proses lelang proyek terutama wilayah gunung dan pesisir. 

“Jadi jangan ada kontraktor yang hanya setelah menang proyek lalu pekerjaan tidak berjalan ataupun tidak sesuai. Ini harus diperketat agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti jembatan ini benar-benar dikerjakan dengan baik,” ujarnya.

Ia meminta agar Dinas terkait juga turun ke lapangan untuk melihat realisasi pekerjaan sehingga anggaran yang sudah dikucurkan pemerintah tidak merugikan masyarakat.

“Pekerjaan ini kan dilelang untuk memenuhi keperluan masyarakat jadi kami berharap Dinas turun cek agar pekerjaan itu benar-benar dilaksanakan,” harapnya. (Joe Situmorang)