Papua60detik - Kehadiran Bupati Intan Jaya dalam sebuah acara Rambu Solo di Tana Toraja, Sulawesi Selatan pada Selasa, (7/1/2026) tuai kritik tajam dari kalangan legislatif.

Anggota DPR Papua Tengah, Henes Sondegau, menilai kehadiran kepala daerah beserta rombongan pejabat di acara tersebut sebagai tindakan yang tidak wajar dan kurang peka terhadap kondisi riil masyarakat Intan Jaya saat ini.

Kritik tersebut disampaikan Henes usai menyaksikan rekaman video berdurasi 44 detik yang menampilkan orang nomor satu dan sejumlah pimpinan OPD di Intan Jaya itu mengenakan pakaian hitam berbalut kain putih dan berjalan beriringan bersama puluhan warga menuju lokasi acara.

Henes mengatakan, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat bukan hal lain.

"Saya lihat itu sangat tidak pantas. Mereka jalan dengan rombongan yang cukup besar. Walaupun menggunakan SPPD, itu jelas uang rakyat yang sumbernya dari Intan Jaya. Kan tidak mungkin ke sana pakai daun," kata Henes kepada Papua60detik.id di ruang kerjanya Kantor DPR Papua Tengah, Jalan Pepera, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Kamis, (15/1/2026).

Menurut legislator Partai Nasdem itu, masyarakat Intan Jaya masih dalam kondisi trauma, dan sampai hari ini juga masih ada yang mengungsi di Nabire maupun Mimika karena konflik. 

"Untuk itu bagi saya , daripada mereka ke sana lebih kita selesaikan masalah sosial masih terus terjadi di Intan Jaya," ujarnya.

Dia pun membandingkan kinerja Pemkab Intan Jaya dengan Kabupaten Puncak Papua yang sama-sama sebagai daerah rawan konflik dan memiliki medan geografis sulit namun, keseriusan pemerintah Puncak Papua dalam menangani masalah sangat terlihat.

"Jadi saya lebih salut dan apresiasi kepada Pemerintah Puncak Papua. Akses mereka sama susahnya, tapi Ketua DPR, Sekda, dan Bupatinya bergerak dan ada di tempat," katanya.

Lanjut Henes, kritik disampaikan merupakan, bentuk rasa sayang terhadap Intan Jaya agar kedepan sistem pemerintahan berjalan pada koridor yang benar.

"Sesuai petunjuk pusat, jika kebijakan berpihak pada rakyat, Nasdem mendukung. Tapi kalau salah, kami wajib memberi kritik dan saran. Anggaplah kritik ini sebagai masukan agar ke depan pemerintah lebih bekerja lebih baik," pungkasnya. (Elia Douw)