Papua60detik – Komisi IV DPRK Mimika melaksanakan Hearing Tahap I dengan mengunjungi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Kamis (15/1/2026).

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengatakan hearing ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi DPRK sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Hearing ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi program tahun 2025, termasuk berbagai kendala yang dihadapi, agar menjadi bahan evaluasi ke depan,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Abriyanti Nuhuyanan, memaparkan bahwa pada tahun 2025 pihaknya melaksanakan pembangunan sebanyak 165 unit rumah layak huni. Dari jumlah tersebut, 126 unit bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK dan 39 unit dari APBD.

Selain itu, terdapat pula program pembangunan rumah yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebanyak 29 unit. Namun, Abriyanti mengakui seluruhnya belum dapat diselesaikan sesuai target.

“Kendala utama pada rumah Otsus adalah proses tender lelang dan kontrak yang waktunya sangat mepet. Pelaksanaan pekerjaan hanya sekitar dua bulan, sehingga penyelesaiannya tidak maksimal sehingga yang baru selesai 1 unit,” jelasnya.

Ia menyinggung pembangunan rumah bagi korban bencana di Kampung Wakia sebanyak 15 unit. Dari jumlah tersebut, baru 3 unit rumah yang berhasil diselesaikan.

“Di Wakia sempat terjadi gejolak, sehingga berdampak pada kenyamanan para pekerja di lapangan,” ungkap Abriyanti.

Secara keseluruhan, total program pembangunan rumah pada tahun 2025 mencapai 209 unit. Namun, hingga akhir tahun, baru 109 unit rumah yang berhasil diselesaikan, sementara sisanya masih menjadi pekerjaan lanjutan.

Selain sektor perumahan, pada bidang pertanahan, Abriyanti menyebutkan terdapat program besar yang dilaksanakan tahun ini, yakni pengadaan lahan pemakaman baru yang berlokasi di depan area kuburan lama dengan luas sekitar 14 hektare. (Faris)