Ini Peta KKB Papua Versi Polisi

- Papua60Detik

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri. Foto: Dok/Papua60detik
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri. Foto: Dok/Papua60detik

Papua60detik - Kepolisian menyebut, setidaknya ada enam kelompok bersenjata (KKB) di Papua yang hingga kini masih aktif beroperasi.

Enam kelompok ini tersebar di beberapa wilayah di Papua.

"Dari kepolisian, dari yang sudah kita petakan, sebenarnya kelompok ini adalah kelompok yang besar, tapi yang aktif ada enam kelompok, di Puncak, Intan Jaya, dan Nduga," kata Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri dalam rilis Humas Satgas Ops Nemangkawi, Senin (3/5/2021).

Keenamnya sebut Fakhiri, yaitu kelompok pimpinan Lekagak Telenggen, Militer Murib, Sabinus Waker, ada kelompok di wilayah Paniai, kelompok Ndugama pimpinan Egianus Kogoya dan sempalan kelompok Lekagak Telenggen.

Fakhiri menyebut, KKB pimpinan Lekagak Telenggen menjadi kelompok yang paling aktif melakukan kekerasan di Kabupaten Puncak sepanjang 2021. Sementara KKB pimpinan Sabinus Waker banyak beraksi di Intan Jaya pada 2020.

"Tentu kita berusaha menangkap mereka dalam keadaan hidup untuk mengetahui jaringannya, tetapi kalau mereka melawan kita akan lumpuhkan," tegasnya..

Selain enam kelompok tersebut, Fakhiri mengungkap, ada beberapa KKB yang sudah tidak aktif. Mereka sebagian telah kembali bergabung, hidup di tengah masyarakat.

"Ada kelompok lain yang kami syukuri sudah tenang. Ada yang sudah kembali melakukan aktifitas sebagaimana masyarakat biasa," pungkasnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Kamis (29/4/2021) lalu secara resmi melabeli KKB bahkan yang terafiliasi dengannya sebagai teroris. Keputusan resmi pemerintah itu, kata Mahfud berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

Beragam respon muncul akibat keputusan tersebut. Sebagian pihak menilai, langkah pemerintah itu bukan solusi atas kompleksitas persoalan di Papua.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM Sedunia), Theo Hesegem menilai, alih-alih menyelesaikan masalah, sikap pemerintah itu hanya akan mengundang masalah baru di Papua, yaitu eskalasi kekerasan.

Administrator Keuskupan Timika, Pastor Marthen Kuayo Pr juga merespon keras. Ia mengatakan, sebelum pelabelan itu saja, pihaknya mencatat, sudah banyak korban salah tembak.

Ia tetap mendorong jalan dialog terbuka sebagai cara bermartabat menyudahi kekerasan di Papua. (Salmawati Bakri)




Bagikan :