Papua60detik - KNPB menanggapi kondisi di seluruh tanah Papua, khususnya di wilayah Paniai sejak 21 September 2025 hingga hari ini pada Rabu 24 September 2025.

"Kami melihat langsung di lapangan bahwa aparat TNI telah melakukan pendoropan dengan speedboat milik TNI ke sejumlah kampung yang merupakan pusat aktivitas warga. Kehadiran militer ini menimbulkan rasa takut dan panik di tengah masyarakat, yang berujung pada pengungsian massal ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman," kata ketua KNPB Wilayah Paniai, Musa Tobai dalam pembacaan pernyataan sikap yang di terima Papua60detik.id, Rabu (24/9/2025) malam. 

Lanjutnya, tindakan ini sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai humanisme dan hak asasi manusia. Rakyat Paniai kembali mengalami trauma lama akibat operasi militer Indonesia sejak tahun 1969.

Berdasarkan situasi tersebut, Badan Pengurus KNPB Wilayah Paniai menyatakan dan menyerukan penghentian ekspansi militer Indonesia di seluruh tanah Papua dan pendropan TNI ke wilayah pemukiman warga Paniai.

Katanya, jika pendropan militer berkaitan dengan pembangunan Nasional, maka harus diawali dengan komunikasi persuasif dengan para tokoh lokal dan organisasi masyarakat.

"Jika operasi militer ditujukan untuk menghadapi TPNPB-OPM, maka pendekatannya harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menjamin keselamatan warga sipil," katanya. 

KNPB Paniai juga mendesak penarikan seluruh pasukan TNI non-organik dari wilayah Paniai agar masyarakat dapat kembali hidup tenang dan menjalankan aktivitasnya.

"Kami menghimbau kepada seluruh rakyat Paniai untuk waspada terhadap narasi provokatif yang dibawa oleh agen kapitalisme dan kolonialisme, terutama menjelang Sidang Umum PBB ke-80 yang dapat memengaruhi perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua," pungkasnya. (Elias Douw)