Papua60detik - Data masih menjadi kendala utama Pemkab Mimika dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Data angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim hingga kini belum sinkron antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pj Bupati Kabupaten Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito pernah mengatakan Pemkab Mimika akan duduk bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai upaya menyinkronkan data kemiskinan. Hingga kini pertemuan itu belum terjadi.

Padahal, data sangat penting dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan agar segala program pembangunan termasuk program penanganan kemiskinan bisa tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

"Saya belum di laporkan sama teman-teman (OPD). Nanti akan kita laporkan terkait data kemiskinan," ujar Valentinus saat diwawancarai, Kamis (28/11/2024).

Bicara di rapat penetapan APBD Perubahan 2024, Pj Bupati sempat menyinggung soal penanggulangan kemiskinan. 

"Ke depan, Pemkab Mimika dengan nilai APBD yang sangat besar ini akan fokus dalam penanganan angka kemiskinan yang cukup tinggi," katanya.

Sementara APBD Mimika tahun 2025 sudah ditetapkan. Tentu ada anggaran untuk penanggulang kemiskinan di sana. Lalu, jika tanpa data yang sinkron, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa program-program yang nantinya dijalankan bisa tepat sasaran?

Sebelumnya, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia Bappeda Mimika, Regina Wenda menyebut tak hanya antara OPD yang datanya belum sinkron, hal serupa terjadi antara Pemkab, Pemrov dan pemerintah pusat.

Menurutnya, setiap OPD sudah mempunyai program penanggulangan kemiskinan. Tapi karena datanya tidak sinkron, program pemerintah belum menyentuh langsung masyarakat miskin. (Martha)