Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika terus mengupayakan memiliki pelabuhan yang layak dan aman. 

Tim terpadu yang terbentuk pun kini sedang menyiapkan berbagai cara untuk membebaskan 78 hektar dari 500 hektar lahan yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Mimika. Salah satunya menyiapkan dokumen pendukung.

Ketua Tim, Wilem Naa menjelaskan 78 hektar ini menjadi prioritas utama Pemda untuk bersertifikat agar dana yang diberikan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan pelabuhan tidak lagi dikembalikan sebagai mana sebelumnya.

“Jadi nanti akan bertahap. Kita selesaikan sesuai kebutuhan dulu agar dana pusat tidak kembalikan lagi. Karena inikan sudah berapa kali dikembalikan karena masalah lahan,” tegasnya usia rapat bersama tim, Jumat (17/6/2022)

Ia mengatakan, setelah dokumennya lengkap maka tim akan langsung menyerahkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Timika agar sertifikatnya bisa segera diproses. 

“Jadi masih ada kekurangan sedikit. Sehingga kita tugaskan BAPPEDA BPKAD Hukum dan Sia Bandar mulai hari ini data sampai Selasa data sudah harus final,” tegasnya.

Asisten 2 Pemda Mimika ini menegaskan bahwa hal ini tidak bisa lagi dibiarkan karena Mimika akan menjadi ibu kota provinsi. 

“Kita berharap persoalan ini bisa selesai tahun ini. Lebih cepat lebih baik,” tutupnya. (Anti)