Papua60detik - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika sudah siap menyalurkan Dana Desa (DD) tahap tiga sebesar 20 persen dari total pagu DD tahun anggaran 2020.

Namun penyalurannya terganjal laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap sebelumnya dari masing-masing kampung.

Seksi Perbankan KPPN Timika, Budi Susilo menjelaskan penyaluran tahap terakhir ini masih menunggu laporan pertanggungjawaban dari aparatur kampung.

Sesuai aturan, laporan itu harus diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk diteruskan ke KPPN.

“Jadi laporan tidak langsung ke kami. Nanti alurnya laporan masuk ke DPMK, terus DPMK nanti istilahnya diminta ke BPKAD baru BPKAD yang ke kami. Di Timika itu terkendala laporan saja sih yang belum terelesaikan,” jelas Budi saat ditemui, Rabu (04/11/2020).

Penyaluran DD dilakukan melalui tiga tahap yakni tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen. Pada tahap III ini, Rp148.779.739.000 yang akan disalurkan ke 133 kampung di Mimika.

Budi mengatakan, persyaratan penyaluran DD di tahun 2020 ini sangat dipermudah, hanya melampirkan Perda kabupaten/kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap desa/kampung , Peraturan Desa mengenai APBDes, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran 2019 lalu dan laporan realisasi penyerapan keluaran DD sampai dengan tahap dua tahun anggaran 2020.

“Pemda tidak perlu menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes apabila dokumen tersebut sudah disampaikan pada saat penyaluran DD tahap pertama,” katanya.

Penyaluran DD tahap terakhir dilakukan paling lambat 21 Desember. Budi berharap, Pemda bisa segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

“Jangan di akhir-akhir baru semua mengajukan karena kalau mendekat akhir tahun kita sangat dikejar waktu. Kadang kita sampai tidak tidur,” tutupnya. (Anti Patabang)