Papua60detik - Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyoroti rendahnya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap pertama Tahun Anggaran 2026. 

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga saat ini realisasi penyaluran Dana Otsus di Kabupaten Mimika baru mencapai 25,70 persen. 

Emanuel menyebut angka tersebut masih jauh di bawah syarat minimal untuk bisa melakukan pencairan Dana Otsus tahap kedua. 

"Realisasinya 24 sekian persen. Masih di bawah. Sementara saat ini sedang melakukan pertemuan di Jayapura tim anggaran, Bapedda dan BPKAD se-Papua Raya untuk membahas langkah-langkah percepatan penyaluran dana otsus tahap kedua," ujarnya, Senin (27/06/2026). 

Ia mengatakan, daerah-daerah di Tanah Papua yang telah mencapai realisasi sekitar 50 persen akan menerima pencairan Dana Otsus tahap kedua. Sementara Mimika masih terkendala karena rendahnya realisasi tahap pertama.

Untuk itu, ia memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola Dana Otsus segera bergerak cepat.

"Seharusnya penyaluran tahap dua Otsus ini sudah harus mulai. Tapi pergerakan seperti ini membuat kita terkendala untuk tahap dua. Saya berharap segera lakukan kegiatan yang bisa mempercepat penyaluran dana otsus ke masyarakat yang berhak menerimanya," tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang menjelaskan rendahnya realisasi dana Otsus bisa berdampak pada besaran alokasi anggaran pada tahun berikutnya karena daerah dinilai tidak mampu menyerap anggaran. 

Salah satu syarat pencairan tahap dua adalah progres realisasi dana Otsus tahap pertama minimal 40 persen. 

Tahun ini sebanyak 22 OPD di Kabupaten Mimika yang mengelola dana Otsus dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, salah satu kendala yang memengaruhi lambatnya penyerapan anggaran adalah pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II dan juga sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan di masing-masing OPD.

"Kita harap dari hari ini ada pertemuan di Jayapura. Ketika kita menyampaikan kendala-kendala yang kita hadapi selama ini di daerah, provinsi akan memberikan saran dan keputusan," pungkasnya. (Martha)