Papua60detik - Sekelompok masyarakat aksi tolak rencana transmigrasi ke Papua dengan menggelar doa bersama di Gereja Kemah Injil (Kingmi) Jemaat Bahtera depan Polsek Mimika Baru Jalan C Heatubun, Jumat (15/11/2024). 

Rencananya mereka akan unjuk rasa di kantor DPRD Mimika, namun pihak kepolisian tidak memberikan izin dengan alasan tidak ada surat pemberitahuan.

Ketua Biro Keadilan dan Perdamaian Gereja Kingmi Klasis Mimika Pdt Beni Kayame mengatakan program transmigrasi merupakan hal yang berbahaya dan bencana bagi Papua. 

"Itu bahaya, itu bencana bagi Papua. Program transmigrasi baik lokal maupun nasional, itu cara-cara pencuri," ujar Beni Kayame dalam pidatonya

"Yesus bilang jangan mencuri, semua orang harus mematuhi. Tuhan sudah membagikan tapal batas, sudah memberikan identitas. Tanah ini milik adat, hukum adat adalah hukum Tuhan," lanjutnya. 

Katanya, selama ini tidak ada keadilan dan nilai manusia di tanah Papua. Dalam situasi  yang demikian, pemerintah ingin menambah persoalan dengan program transmigrasi.

"Papua tidak minta transmigrasi lokal dan nasional, Papua ingin hidup damai. Kami Orang Papua menolak transmigrasi itu," tegasnya. 

Pemuda gereja GKI Alex Krisifu juga menyerukan penolakan transmigrasi lokal maupun nasional di Tanah Papua. 

"Kami pemuda tolak rencana transmigrasi oleh pemerintah, Papua bukan tanah kosong," ucap dia. 

Kabag Ops Polres Mimika AKP Sajuri mengakui, sebelumnya aksi itu direncanakan di Kantor DPRD Mimika.

"Sesuai arahan Pak Kasat Intel sudah dikondisikan tidak boleh kegiatan di luar gereja. Cukup di gereja saja ibadah," ujarnya. 

Katanya, tokoh penggerak aksi itu telah didatangi satu persatu, mereka sepakat ibadah saja. Penyelenggara aksi pun tak memasukkan surat pemberitahuan ke polisi.

"Kekuatan massanya hanya sekitar lima puluhan saja, tidak sampai ratusan. Jadi sementara anggota juga stand by," pungkasnya. (Eka)