Papua60detik - Anggota DPRK Mimika dari Fraksi PKB, Benyamin Sarira, mengungkap kondisi memprihatinkan masyarakat di di Nawaripi Dalam, Distrik Wania. 

Ia menyebut, dari sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang tinggal di wilayah tersebut, hanya 50 KK yang memiliki rumah layak huni. Sisanya, hidup menumpang dan berbagi ruang sempit dalam satu atap. Kondisi itu ia temukan saat turun laoangan.

“Bayangkan, dalam satu rumah bisa dihuni oleh tiga hingga empat keluarga. Ada yang orang tua, anak, menantu, cucu semua tinggal bersama di ruang terbatas,” ujar Benyamin yang merupakan perwakilan dari Dapil tersebut Rabu (1/8/2025).

Kondisi ini, menurutnya, bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi menyangkut martabat dan hak dasar manusia, hak untuk hidup layak, aman, dan bermartabat.

“Ini bukan sekadar data di atas kertas. Ini kenyataan yang kami lihat sendiri. Saya harap ini menjadi atensi serius pemerintah. Jangan biarkan masyarakat kita hidup dalam himpitan tanpa kepastian,” tegasnya.

Benyamin mendesak agar Dinas Perumahan atau OPD teknis terkait segera turun ke lokasi dan menyusun program pembangunan rumah layak huni bagi warga Kamoro di Nawaripi Dalam. 

Ia juga meminta agar pemerintah hadir bukan hanya dalam bentuk janji, tetapi melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

“Kalau dalam satu rumah sampai dihuni empat keluarga, itu sudah darurat. Pemerintah harus tanggap. Kasihan masyarakat kita. Mereka tidak meminta lebih hanya ingin tempat tinggal yang layak untuk berteduh dan membesarkan anak-anak mereka,” ucapnya lirih.

Kisah dari Nawaripi Dalam ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal gedung-gedung tinggi, tetapi juga soal keberpihakan kepada mereka yang tinggal jauh di belakang.

“Suara mereka mungkin tak nyaring, tapi bukan berarti tak penting. Pemerintah harus lebih dekat, lebih peduli,” kata Benyamin.

Pernyataan Benyamin turut diperkuat oleh Kepala Kampung Nawaripi, Norbertus Ditubun, yang mengakui bahwa masalah tersebut telah lama terjadi di kalangan masyarakat asli Nawaripi dari Suku Kamoro.

“Yang tidak punya rumah di kampung Nawaripi kembali tinggal di tanggul timur atau menumpang di rumah saudara dan keluarga, sehingga terjadi tiga sampai empat KK tinggal di satu rumah,” jelas Norbertus.

Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kampung Nawaripi sudah melakukan sejumlah upaya. Dengan menggunakan dana desa, pihaknya telah membangun empat unit rumah percontohan. 

Selain itu, dalam Musrenbang Kampung, mereka juga telah membebaskan tanah adat milik masyarakat dari tiga kampung adat Nawaripi, Koperapoka, dan Nayaro untuk pembangunan rumah layak.

“Kami sudah siapkan lahan, tapi kami belum mendapatkan jalan untuk bantuan rumah dari pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan kunjungan Bapak Benyamin ke Nawaripi bisa membuka jalan untuk mengatasi masalah ini,” harap Norbertus.

Ia juga menambahkan bahwa kepadatan keluarga dalam satu rumah turut memicu dampak buruk bagi kesehatan lingkungan.

“Karena beberapa KK tinggal dalam satu rumah, suasana menjadi tidak sehat, dan angka stunting di Kampung Nawaripi terus tinggi. Ini masalah serius,” ujarnya. (Faris)