Papua60detik - Pasca kekerasan beberapa waktu belakangan, situasi keamanan di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya dikabarkan semakin mencekam saat ini.

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah II Papua Pendeta Petrus Bonyadone mengatakan, aparat keamanan telah meminta masyarakat meninggalkan Distrik Hitadipa di Intan Jaya. Ia menangkap kesan, wilayah itu seperti kawasan perang dan daerah operasi militer.

Tidak ada seorang pun warga sipil bahkan anggota DPRD Intan Jaya berani masuk ke wilayah Distrik Hitadipa. Katanya, pasukan non organik telah menguasai wilayah tersebut.

"Distrik ini menjadi daerah operasi militer. Masyarakat sipil bahkan DPRD tidak berani masuk ke sana. Masyarakat asli di situ saja disuruh keluar," katanya dalam konferensi pers yang difasilitasi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kamis (24/09/2020).

Kondisi itu, katanya, membuat masyarakat sipil, ataupun umat gereja, berpencar ke beberapa perkampungan terdekat dengan berjalan kaki sekitar 5 sampai 6 jam. Sebagian masyarakat bahkan terpaksa lari dan bersembunyi ke dalam hutan.

Pelayanan rohani di sana juga dipastikan lumpuh total. Begitu pula semua aktivitas lainnya, baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Kondisi masyarakat di sana, kata Petrus, benar-benar mencemaskan.

"Saya rasa pemerintah pusat harus turun dan melihat dengan mata kepala sendiri. Ini perlu ada investigasi secara terpadu terkait kasus penembakan di sana, tidak bisa hanya dilakukan oleh polisi dan TNI," kata Petrus.

Menyikapi hal itu, Ketua BPA Sinode GKI Tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu dengan sungguh-sungguh meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap menyelesaikan masalah Papua.

"Kita berharap ke depan tidak lagi ada jiwa manusia menjadi korban sia-sia," kata Mofu, yang juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PGI.

Ia berpendapat, ketegangan politik Papua telah terbukti dan tidak akan pernah bisa diselesaikan melalui pendekatan militer. Pendekatan semacam itu menurutnya, justru akan menimbulkan masalah baru dan memperdalam luka rakyat Papua.

"Ketegangan dua belah pihak ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa selesaikan masalah Papua dengan langkah-langkah operasi militer. Sebagai pimpinan umat, kami perlu menyampaikan ini," kata dia.

Pdt Mofu mengaku dilema dalam menyuarakan keadilan dan kemanusiaan di Papua. Cap separatis dengan gampang dilekatkan oleh pemerintah di Jakarta tanpa mencermati akar masalah sebenarnya.

"Kita berada dalam dua ketegangan. Ketika kita bicara tidak atas nama Jakarta, kita dicurigai. Ketika kita bicara atas nama orang Papua tentang keadilan dan kemanusian, kita juga dicurigai," ujarnya.

Beberapa waktu belakangan, eskalasi gangguan keamanan terjadi di wilayah Intan Jaya.

Pada Senin (14/09/2020), dua warga sipil di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya tertembak. Keduanya selamat dan dievakuasi ke Timika menjalani perawatan medis.

Tiga hari kemudian, Kamis (17/09/2020) seorang tukang ojek, Baidlawi dibacok menggunakan parang hingga lengan kirinya putus. Karena pendarahan hebat, korban akhirnya tewas di tempat.

Di hari yang sama, Serka Sahlan Babinsa Ramil 1404-06 yang sedang dalam perjalanan membawa logisti ditembak dan dibacok. Satu pucuk senjata laras panjang miliknya dilaporkan hilang.

Kemudian, seorang pendeta, Yeremia Zanambani meninggal dunia setelah ditembak di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya Sabtu, (19/09/2020). Kematian tokoh agama paling disegani di Intan Jaya itu kemudian berujung polemik saling tuduh antara TNI dengan TPNPB-OPM.

Hari itu juga terjadi Kontak tembak antara Satgas BKO Aparat Teritorial (Apter) Koramil Persiapan Hitadipa dengan TPNPB-OPM. Salah satu prajurit Satgas Apter, Pratu Dwi Akbar Utomo terkena tembakan dan dinyatakan meninggal dunia pada peristiwa itu. (Burhan)