Papua60detik - Manfaatkan masa reses, Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Yorrys Raweyai, menyerap aspirasi masyarakat melalui serangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 

Selain menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPD RI juga diberi mandat mendukung kerja Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua yang dibentuk melalui Sidang Paripurna DPD RI pada 22 Mei 2026.

Yorris menjelaskan, salah satu agenda penting adalah pertemuan dengan anggota DPR Kabupaten Puncak, Jeckson Agabal dan Namun Wonda, pada 29 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya memaparkan hasil kerja Panitia Khusus Peduli Kemanusiaan Kembru yang dibentuk DPR Kabupaten Puncak untuk mengkaji dampak konflik di daerah tersebut

"Mereka menyampaikan bahwa konflik telah menyebabkan ribuan warga meninggalkan kampung halaman. DPR Kabupaten Puncak juga mendorong dibukanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik," ujar Yorris dalam pernyataan pers di Timika, Sabtu (01/08/2026). 

Aspirasi serupa juga disampaikan perwakilan Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah II. Pihak gereja mendorong adanya transparansi dalam kebijakan penanganan keamanan serta penyelesaian berbagai persoalan melalui mekanisme hukum dan pendekatan kemanusiaan.

Dari sisi keamanan, pada 30 Juli 2026, Yorrys bertemu Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto. Lucky menjelaskan keberadaan aparat TNI bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjaga stabilitas wilayah.

Menurut Lucky, keterlibatan TNI dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang aman bagi masyarakat dan pembangunan.

Selain membahas konflik, Yorrys juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan masyarakat, terutama bidang pendidikan. Ia menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 97 siswa SD Miracle Mimika serta bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 27 mahasiswa STKIP Hermon Mimika.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2026, bantuan pendidikan yang difasilitasi Yorrys telah menjangkau sekitar 1.500 siswa dan mahasiswa di Papua Tengah.

Masalah pengungsi juga menjadi persolaan dalam kunjungan tersebut. Ia mengatakan telah bertemu Bupati Mimika Johannes Rettob, membahas kondisi ratusan warga yang mengungsi akibat konflik serta kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Setelah itu, pada 1 Agustus 2026, Yorrys meninjau langsung sejumlah lokasi pengungsian di Mimika dan bertemu warga dari Distrik Yugumuak, Oneri, Agandugume, serta Lambewi. Para pengungsi menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan bantuan, sulitnya kembali ke kampung halaman, hingga terganggunya pendidikan anak-anak dan sumber penghidupan keluarga.

Ia mengaku, Pansus Papua tidak dibentuk untuk menyelesaikan seluruh persoalan secara cepat, melainkan menyusun rekomendasi yang bisa dilaksanakan pemerintah bersama para pemangku kepentingan.

Menurutnya, pembukaan ruang dialog yang lebih luas perlu menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan serta mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Papua.

"Persoalan Papua membutuhkan perhatian yang berkelanjutan. Seluruh aspirasi selama kunjungan ini akan menjadi bahan pembahasan Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI setelah masa reses berakhir," pungkasnya. (Martha)