100 Hari Pemerintahan JOEL: Langkah Awal Menuju Mimika yang Berkelanjutan

Senin, 21 April 2025 - 16:04 WIT Papua60Detik

 Oleh: Prayoga Romin Saputra - Ketua Umum HMI Cabang Mimika

Seratus hari pertama pemerintahan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong (JOEL) di Kabupaten Mimika dapat dilihat sebagai sebuah langkah awal yang penuh tantangan, namun juga sarat dengan janji perubahan. Di tengah dinamika pembangunan daerah yang kerap terhambat oleh berbagai kendala struktural, ekonomi, dan sosial, pemerintahan JOEL berhasil memulai sejumlah inisiatif penting. Meski masih dalam tahap awal, program-program yang dijalankan menunjukkan bahwa Mimika sedang berada dalam jalur yang tepat menuju pembangunan berkelanjutan. Namun, meskipun capaian ini patut diapresiasi, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar visi besar tersebut benar-benar tercapai.

Dalam menilai seratus hari pertama pemerintahan ini, kita perlu melihat secara mendalam apakah langkah-langkah yang diambil dapat menciptakan perubahan jangka panjang yang mendalam, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang melibatkan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya, keberlanjutan bukan hanya soal memulai program baru, tetapi juga bagaimana memastikan dampaknya akan terus terasa dalam jangka panjang.

Akses Air Bersih: Langkah Positif dengan Tantangan Lingkungan

Salah satu kerja-kerja pemerintaan yang telah dilakukan dalam seratus hari pemerintahan JOEL adalah distribusi air bersih. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah sambungan air bersih di Kabupaten Mimika melonjak dari 2.790 sambungan menjadi lebih dari 12.000 sambungan rumah tangga. Walaupun ini adalah bagian dari program lanjutan, namun peningkatan ini adalah langkah nyata dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih, sebuah elemen yang krusial untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Melihat kondisi geografi dan sosial di Mimika, di mana sebagian besar daerahnya berada di daerah terpencil dan akses terhadap infrastruktur masih terbatas, pencapaian ini terbilang monumental. Program distribusi air bersih ini juga menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDG) 6: Clean Water and Sanitation, yang menekankan pentingnya akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses air bersih juga berpotensi menurunkan angka penyakit yang berhubungan dengan sanitasi buruk dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Namun, pemerintah JOEL harus memastikan program ini berjalan dengan maksimal, dari tahap pemasangan sambungan hingga penyaluran air bersih tepat sasaran ke masyarakat Mimika agar tidak menjadi janji kampanye belaka. Selain itu, profesionalitas, transparansi hingga akuntabilitas pemerintah haruslah menjadi prinsip yang dipegang dalam menjalankan program yang berkaitan dengan kebutuhan hajat orang banyak ini. Tentunya keberlanjutan program air bersih bergantung pada tata kelola sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

UMKM sebagai Pendorong Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan JOEL juga menaruh perhatian besar pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mimika, meskipun dikenal sebagai daerah kaya akan sumber daya alam, dalam banyak kasus, masyarakat lokal, terutama Orang Asli Papua (OAP), terpinggirkan dalam perekonomian yang lebih besar. Banyak UMKM di daerah ini yang belum mendapatkan akses penuh terhadap pasar yang lebih luas.

Sebagai upaya untuk mengubahnya, pemerintahan JOEL baru-baru ini mendorong produk dari pelaku UMKM lokal masuk e-Katalog Versi 6.0 yang bertujuan memberikan kemudahan dalam pemasaran secara digital. Tentunya ini adalah salah satu upaya yang atentif dan responsif dari Pemerintahan JOEL.

Namun, meskipun langkah ini cukup menjanjikan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh sektor UMKM di Mimika adalah masih banyaknya UMKM di Mimika yang masih kesulitan beradaptasi dengan dunia digital marketing dan e-commerce. Oleh karena itu, untuk mendorong UMKM lokal agar berkembang, pemerintah harus lebih gencar dalam menyusun kebijakan yang mendukung akses pasar UMKM lokal hingga hal teknis seperti memastikan seluruh UMKM lokal memiliki kompetensi digital marketing dan e-commerce yang mumpuni. Maka, peningkatan pelatihan hingga permodalan UMKM lokal haruslah dilakukan demi memastikan keberlangsungan usaha UMKM lokal Mimika tetap berjalan sehingga upaya pemberdayaan UMKM

Lebih jauh lagi, pengembangan UMKM harus berfokus pada produktivitas dan daya saing. Pemerintah daerah harus mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas produksi, serta mendorong UMKM untuk dapat bersaing tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di pasar global. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang memperhatikan keberlanjutan dan keadilan.

Birokrasi yang Lebih Responsif: Transformasi yang Butuh Waktu

Salah satu langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintahan JOEL adalah perbaikan tata kelola birokrasi. Pada awal masa pemerintahan, mereka segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang selama ini menjadi akar dari lambannya implementasi program-program pembangunan. Menurut Bupati Johannes Rettob, program-program yang dilaksanakan tidak boleh lagi berjalan asal-asalan atau hanya sekedar menghabiskan anggaran, tetapi harus berbasis pada data yang valid dan kebutuhan nyata masyarakat.

Langkah ini selaras dengan prinsip SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions, yang menekankan pentingnya kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel. Namun, perubahan birokrasi tidaklah mudah, terutama di daerah yang masih mengalami ketimpangan sumber daya manusia dan kesenjangan teknologi. Pemerintah daerah harus terus mendorong sistem informasi yang lebih efisien dan membangun sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Tantangan terbesar di sektor birokrasi adalah bagaimana menjaga agar proses transformasi ini tidak hanya mengandalkan figur pemimpin yang kuat, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan kelembagaan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat, serta memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi program.

Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Pembangunan

Mimika memiliki tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan adanya aktivitas industri pertambangan yang mendominasi daerah ini, dampak terhadap lingkungan, mulai dari kerusakan hutan hingga pencemaran air dan polusi udara, menjadi isu yang sangat penting. Program pemerintah untuk mengelola sampah dan menata ruang kota merupakan langkah positif, namun keberlanjutannya harus terus dipantau dan ditingkatkan.

Pemerintah JOEL, melalui alokasi dana untuk pengelolaan lingkungan, memberikan perhatian khusus pada pentingnya tata kota yang ramah lingkungan. Rencana program unggulan yang pernah dijanjikan yaitu pengelolaan sampah dengan dana subsidi untuk setiap RT di Mimika menunjukkan bahwa ada usaha untuk memperbaiki kebersihan dan kualitas hidup masyarakat walaupun dalam pelaksanaannya belum nampak sejauh ini. Namun, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjadikan pembangunan yang ada berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kolaborasi dengan masyarakat lokal dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam perlu ditingkatkan agar dapat dirasakan secara bersama-sama dan memberikan rasa keadilan bagi semua. Ke depan, pemerintah daerah juga harus mendorong industri ramah lingkungan dengan AMDAL yang jelas agar meminimalisir kerusakan lingkungan.

Kesimpulan: Menatap Masa Depan yang Berkelanjutan

Program seratus hari kerja pertama pemerintahan JOEL haruslah memberikan harapan perubahan yang positif bagi masyarakat Mimika, baik dalam sektor pelayanan dasar, ekonomi lokal, maupun birokrasi. Walaupun belum menunjukkan dampak yang signifikan dan masih terlalu dini untuk menilai kinerja JOEL. Namun, sejauh ini visi pemerintahan JOEL selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep yang mudah diwujudkan, terutama di tengah keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis yang besar. Namun, jika pemerintah Mimika mampu menjaga komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan—baik dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan—maka bukan tidak mungkin visi besar tentang Gerbang Emas Mimika akan terwujud. Sebuah gerakan kebangkitan ekonomi yang tidak hanya menyejahterakan, tetapi juga melestarikan alam dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini.

Masa depan Kabupaten Mimika 5 tahun ke depan akan tergambarkan dari 100 hari kerja pemerintahan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong. Dan ini masih belum 100 hari, semoga performa pemerintahan ini lebih baik dan jika berhasil, Mimika bisa menjadi contoh nyata bagaimana daerah-daerah lainnya bisa tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

Selamat bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat dan serius menuju gerbang emas yang dijanjikan!

Bagikan :