evOafUc4DBA
Ada Manipulasi Data di Kuota 600 CPNS Mimika?
Bagikan :

Papua60detik - Honorer Mimika yang sedang menuntut keadilan mendapat dukungan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan anggota DPRD.

Bahkan, dukungan terhadap perjuangan honorer ini masuk dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada sidang Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021. Anggota DPRD juga telah menyerahkan tuntutan honorer ini ke Wabup John Rettob, Kamis (21/7/2022).

Kepada para honorer, Wabup John Rettob mengatakan, perjuangan ini tidak bisa sendiri-sendiri. Mesti ada dukungan mutlak dari para honorer dan anggota DPRD.

"Tidak boleh ada ketidakadilan. Pemerintah kita ini harus bersih. Kita tetap berjuang bersama. Berdoa, mudah-mudahan Tuhan membantu kita semua, supaya apa yang kalian perjuangkan ini diterima semua pihak," kata Wabup.

Dari data yang diterimanya, memang nampak jelas terjadi ketidakadilan pada perekrutan 600 CPNS ini.

"Data yang saya sudah pegang, belum dari semua OPD itu. Dari 600 nama, ada di saya 400 nama. Ternyata ada 7 nama yang sama sekali tidak pernah jadi honorer," ungkap Wabup.

Pada data lain ditemukan ijazah yang tidak sinkron dengan lama kerja sebagai honorer. Ada lagi yang baru setahun, bahkan tiga bulan bekerja sebagai honorer tapi masuk daftar 600 CPNS.

Sementara, syarat administrasi dari 600 CPNS ini adalah mereka yang telah bekerja sebagai honorer selama lima tahun ke atas. Anehnya, data yang dikirim ke BKN dan Kemenpan itu semua sudah di atas lima tahun.

Semua itu, kata John Rettob mengindikasikan terjadinya manipulasi data.

"Artinya, pasti ada manipulasi data. Kalau ada manipulasi data, ada kriminal. Saya akan tindak tegas. Kalau ada manipulasi data, pasti ada pemalsuan, tanda tangan bisa, SK segala macam. Saya akan tindak tegas kalau memang ketemu," katanya.

Menurutnya, daftar 600 CPNS yang telah dikirim itu masih bisa berubah. Kemenpan dan BKN belum memprosesnya karena menunggu kuota 20.000 honorer itu diserahkan semua. Sementara saat ini baru 11 kabupaten di Provinsi Papua yang melengkapinya.

"Masih bisa dibatalkan, sangat bisa," kata Wabup. (Burhan)


Video Terbaru